Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 161
Pada 22 Januari 2020, DPR memasukkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke dalam Program
Legislasi Nasional Prioritas 2020. Setelah itu, pada bulan Februari 2020, DPR mengaku telah
melakukan roadshow ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
ini.
Namun di tengah pembahasan RUU Cipta kerja ini, pada Agustus 2020, Ribuan buruh dari
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta elemen serikat pekerja lainnya secara
serentak melakukan aksi penolakan di depan gedung DPR/MPR. Aksi yang sama juga dilakukan
buruh secara serempak di 20 provinsi di Indonesia.
Namun upaya unjuk rasa tersebut tidak membuahkan hasil, DPR bersama dengan pemerintah
tetang ngebut membahas RUU tersebut. Menurut Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas, total
DPR melakukan 64 kali Rapat.
Pada akhir September 2020, penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja masih terjadi dari
kalangan buruh, namun ini tidak banyak berpengaruh dan DPR bersama pemerintah dan DPD
diketahui menggelar rapat malam-malam pada Sabtu 3 Oktober 2020 kemudian di situ, Parlemen
dan Pemerintah menyepakati RUU Cipta Kerja akan dibawa ke rapat paripurna penutupan masa
sidang yang digelar Kamis 8 Oktober 2020.
Mendengar kabar tersebut, para buruh beserta pihak lainnya yang menolak telah berencana
melakukan aksi mogok besar-besaran sejak tanggal 6-8 Oktober. Tetapi DPR RI justru di luar
dugaan memajukan Rapat paripurna penutupan masa sidang menjadi Senin, 5 Oktober 2020
dari jadwal yang seharusnya.
UU Ciptaker Disahkan DPR-Pemerintah Omnibus Law UU Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat
paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober 2020. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat
paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Dalam rapat tersebut turut hadir Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah,
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN
Sofyan Djalil, serta Menkum HAM Yasonna Laoly.
Dari 9 fraksi DPR, sebanyak 6 fraksi menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sedangkan 1
fraksi, yaitu PAN menyetujui dengan catatan. Sementara 2 fraksi lainnya yaitu Demokrat dan
PKS, menyatakan menolak RUU Cipta Kerja.
Terdapat 7 UU yang dikeluarkan dari pembahasan UU Cipta Kerja, terutama UU tentang
pendidikan, serta 4 UU yang dimasukkan ke pembahasan.
Selain itu, ada pula perubahan mengenai jumlah Bab dan Pasal dalam RUU Cipta Kerja. Saat
disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020, undang-undang tersebut setebal 905 halaman.
Pada prosesnya, ternyata UU Cipta Kerja masih banyak yang diperbaiki meskipun sudah
disahkan. Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi sempat mengakui bahwa naskah UU Ciptaker
yang telah disahkan di paripurna DPR masih dalam proses pengecekan untuk menghindari
kesalahan pengetikan.
Gelombang Penolakan UU Ciptaker Sejak dibahas hingga akhirnya disahkan DPR dan pemerintah,
undang-undang ini telah menuai banyak kontroversial. Bahkan, tiga hari setelah undang-undang
ini disahkan DPR dalam rapat paripurna penutupan masa sidang, unjuk rasa besar-besaran
sebagai resistensi atas materi omnibus law itu terjadi hampir di semua wilayah Indonesia.
Jakarta yang semula disekat dari massa aksi demo sejak rapat paripurna 5 Oktober, akhirnya tak
bisa menahan aliran massa.
160
