Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020

Presiden KSPI Said Iqbal menduga dalam perundingan tripartit yang selama ini dilakukan, kaum
buruh diwakili elit sekelompok buruh dan bukan buruh itu sendiri. Dugaan disampaikannya
karena ia menyebut mayoritas serikat pekerja tidak menerima undangan diskusi.

Ia mengatakan total anggota tripartit nasional dari kalangan buruh sebanyak 15 orang. Dari
jumlah itu, 8 orang anggota tripartit nasional yang berasal dari KSPI, KSPSI Andi Gani, dan
Konferensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) tidak mendapat undangan perundingan.

Selain itu, 3 dari 5 dewan pengupahan unsur buruh pun, menurut dia, tak terlibat dalam
perancangan RPP.

"Sekarang yang diajak bicara oleh Menaker atau menteri/pejabat lainnya, siapa yang mewakili
buruh? Jangan-jangan hanya elit, patut diduga hanya elit. Kami menduga elit sekelompok buruh
padahal buruhnya menolak tapi elitnya diajak ngomong menerima membahas RPP," terangnya
pada press conference daring, Senin (28/12).

Lebih lanjut, ia juga menyayangkan pembahasan dan perumusan RPP yang dilakukan di tengah
berlangsungnya proses uji materi UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

Dia menilai masih percepatan pembahasan RPP di tengah uji materi semakin menunjuk para
Menteri Jokowi tak arif dalam menghadapi keberatan buruh. Harusnya, kata dia, RPP dibahas
setelah keberatan yang diajukan kaum buruh ditolak atau tidak dikabulkan oleh MK.

"Ya kan masih dibahas, di-review MK. Kalau mau arif dan bijak para menteri, jangan
memaksakan kehendak, tunggu dulu keputusan MK. Kan Presiden bilang yang tidak setuju
silahkan ajukan ke MK" katanya.

Memang, ia menyatakan keengganannya mengambil bagian dari perundingan tersebut.
Pasalnya, KSPI telah menolak UU Ciptaker dan perundingan rpp, kata dia, tak akan mengubah
uu itu sendiri.

"Pesangon tidak memberikan kepastian walau ada sanksi pidana, ga bisa jalan. Bisa diubah ga
di RPP? Kan ga bisa. UMSK kan dihilangkan, bisa ga dimunculin lagi (di RPP)? Kan ga mungkin,
oleh karena itu kami menolak RPP itu dibahas," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan tengah menyusun empat Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dariklaster ketenagakerjaan uuCiptaker.

Keempat RPP tersebut adalah RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga Kerja Asing, RPP
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut pemerintah ikut melibatkan pihak pengusaha
dan buruh dalam penyusunan RPP itu.

"Minggu lalu kami sudah memulai menyertakan SP/SB (kaum buruh), teman-teman Apindo Kadin
untuk sama-sama membahas RPP. Ada 4 RPP yang kami siapkan, sekarang sedang dalam proses
penyusunan RPP," katanya seperti dikutip dari rilis beberapa waktu lalu.

(wel/agt)

85