Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 117
bukan hanya pembuat UU yang mendominasi. Kelompok-kelompok masyarakat, akademisi, LSM,
serta media perlu tahu dan terlibat.
Suara rakyat wajib dipertimbangkan. Bukan hanya dibutuhkan saat kontestasi lima tahunan.
Partisipasipublikdalam penyusunan peraturan perundang-undangan memiliki urgensi, yakni
memperkuat legitimasi dalam pelaksanaan peraturan tersebut.
DalaMKonteks UU Cipta Kerja, melempar permasalahan ke Mahkamah Konstitusi dengan
mempersilakan pihak-pihak yang tidak puas mengajukan judicial review terkesan tidak arif. Meski
itu jalur konstitusional. Sebab, produkyanghendak diuji dinilai cacat prosedur. Tidak memenuhi
syarat pembentukan UU.
Kalau memangniatnya bagus, tidak merugikan buruh, jangan terburu-buru memberlakukan
omnibus law. Lakukan langkah koreksi lewat upaya legislative review bersama DPR. Kembali ke
proses awal pembahasan dengan membuka ruang dialektika dengan semua elemen masyarakat.
Tidak perlu kaku dalam memberikan batasan waktu. Sebab, tenggat seperti 100 hari harus
rampung sebagaimana pembahasan yang lalu hanya akan menggiring pada ketergesa-gesaan.
Apalagi dengan materi omnibus law yang merevisi puluhan UU sekaligus.
Langkah-langkah bijak para pembuat UU di -perlukan agarkualitas produk legislasi terjaga. Yang
tidak kalah penting, mengembalikan trust publik yang sempat tergerus. (*)
116
