Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 116
Judul Bijak Merumuskan Kebijakan
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg4
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2020-10-15 04:00:00
Ukuran 431x93mmk
Warna Warna
AD Value Rp 159. 470. 000
News Value Rp 478. 410. 000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Polemik omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerjaa dalah kesalahan yang berulang.
Setahun lalu, pengesahan revisi UU KPK dalam rapat paripurna DPR juga menimbulkan
gelombang protes. Masalahnya sama: proses penyusunan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Banyak prosedur yang ditabrak.
Yang paling kentara adalah soal partisipasi publik Dua produk legislasi tersebut dihasilkan dengan
minim melibatkan publik. Telinga legislatif dan eksekutif seperti tidak dibuka lebar-lebar
untukmendengar berbagai pendapat elemen masyarakat terhadap pasal-pasal tertentu atau
yang mempertanyakan urgensi dan meminta pembahasan RUU itu distop. Yang terjadi,
pembahasannya justru tergesa-gesa dan terkesan ditutup-tutupi.
BIJAK MERUMUSKAN KEBIJAKAN
Polemik omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerjaa dalah kesalahan yang berulang.
Setahun lalu, pengesahan revisi UU KPK dalam rapat paripurna DPR juga menimbulkan
gelombang protes. Masalahnya sama: proses penyusunan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Banyak prosedur yang ditabrak.
Yang paling kentara adalah soal partisipasi publik Dua produk legislasi tersebut dihasilkan dengan
minim melibatkan publik. Telinga legislatif dan eksekutif seperti tidak dibuka lebar-lebar
untukmendengar berbagai pendapat elemen masyarakat terhadap pasal-pasal tertentu atau
yang mempertanyakan urgensi dan meminta pembahasan RUU itu distop. Yang terjadi,
pembahasannya justru tergesa-gesa dan terkesan ditutup-tutupi.
Sebagai sebuah kebijakan untuk publik, dua beleid tersebut-dan sangatmungkinjugapada UU
lain- jelas tidakmelalui prosesyang ideal. Menepikan aspirasi dan partisipasi publik tentu bukan
hal yang bijaksana bagi para pengambil kebijakan Apalagi, itu terjadi di sebuah
negarayangmengagungkan demokrasi.
UU memang tidak lahir di ruang hampa Ada banyakkepentingan. Keputusan yang dipandang
baik oleh suatu kelompok belum tentu baikpulauntukkelompokyanglain Maka, sudah semestinya,
115
