Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Judul Era Baru Sistem Jaminan dari PHK via Omnibus Law
Nama Media Kontan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg14
Jurnalis vendy yhulia susanto
Tanggal 2020-10-15 04:31:00
Ukuran 217x287mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 46. 112. 500

News Value Rp 138. 337. 500
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI))
Jangan yang sebagian dapat, sebagian tidak dapat karena alasan bukan peserta BP Jamsostek.
Selain itu sumber dananya dari mana juga belum jelas

negative - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI))
Jangan yang sebagian dapat, sebagian tidak dapat karena alasan bukan peserta BP Jamsostek.
Selain itu sumber dananya dari mana juga belum jelas.

positive - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Watch) Jadi JKP ini tidak akan menjangkau seluruh pekerja di Indonesia

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemen-terian Ketenagakerjaan) Intinya nanti akan
kami atur dalam Peraturan Pemerintah (PP)

neutral - Bob Azam (Wakil Ketua bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kami
berharap pengusaha, pekerja, dan pemerintah dapat saling mengisi dan tidak terkesan diadu
tenis satu sama lain dalaMKebijakan ketenagakerjaan

Ringkasan

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja membuat rezim baru perlindungan pekerja yang berkaitan
dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, skema hingga sumber dana Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) masih belum jelas.

Sebagai catatan, UU Cipta Kerja menyatakan, JKP sebanyak 6 bulan gjyi menjadi bagian dari
pesangon yang diterima oleh pekerja yang mengalami PHK akan ditanggung pemerintah.
Omnibus law menyatakan, JKP ini akan dijalankan oleh BP Jamsostek dan dibiayai negara.
Sekretaris Jenderal Kemen-terian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi belum bersedia
menjelaskan detil skema maupun sumber dana JKP. "Intinya nanti akan kami atur dalam
Peraturan Pemerintah (PP)," ujar dia Anwar hanya menyatakan bahwa pekerja yang terkena PHK
lantaran melakukan tindak pelanggaran berat dan dipidana masuk penjara, tidak termasuk
sebagai penerima manfaat dari JKP itu.
90