Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

ERA BARU SISTEM JAMINAN DARI PHK VIA OMNIBUS LAW

Namun, skema dan sumber dana jaminan PHK yang masuk UU Cipta Kerja masih belum jeias

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja membuat rezim baru perlindungan pekerja yang berkaitan
dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, skema hingga sumber dana Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) masih belum jelas.

Sebagai catatan, UU Cipta Kerja menyatakan, JKP sebanyak 6 bulan gjyi menjadi bagian dari
pesangon yang diterima oleh pekerja yang mengalami PHK akan ditanggung pemerintah.
Omnibus law menyatakan, JKP ini akan dijalankan oleh BP Jamsostek dan dibiayai negara.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menilai poin
aturan ini positif bagi buruh. Banyak negara juga sudah menerapkan hal serupa. Namun sejauh
ini skema JKP di Indonesia belu jelas, termasuk sumber dananya. Ia meminta pemerintah
mensosialisasikan arah kebijakan ini sebelum membuat aturan turunannya.

Elly mengingatkan agar pemerintah belajar dari program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Kartu
Prakerja yang tidak tepat sasaran. JKP harus benar ditujukan kepada orang-orang yang memang
pekerja dan kehilangan pekerjaannya. "Jangan yang sebagian dapat, sebagian tidak dapat
karena alasan bukan peserta BP Jamsostek. Selain itu sumber dananya dari mana juga belum
jelas. " kata dia. Rabu (14/10).
Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch Timboel Siregar
mengatakan, syarat membayar iuran peserta BP Jamsostek menandakan JKP akan diberikan
kepada peserta BP Jamsostek. Dus, pekerja yang kena PHK dan bukan peserta BP Jamsostek
tidak terlindungi oleh program ini. "Jadi JKP ini tidak akan menjangkau seluruh pekerja di
Indonesia," kata Timboel.

Dapat dipahami

Sekretaris Jenderal Kemen-terian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi belum bersedia
menjelaskan detil skema maupun sumber dana JKP. "Intinya nanti akan kami atur dalam
Peraturan Pemerintah (PP)," ujar dia Anwar hanya menyatakan bahwa pekerja yang terkena PHK
lantaran melakukan tindak pelanggaran berat dan dipidana masuk penjara, tidak termasuk
sebagai penerima manfaat dari JKP itu.
Wakil Ketua bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam meminta
pemerintah menyusun PP mengenai JKP ini dengan baik, sehingga dapat dipahami semua pihak
melalui komunikasi, sosialisasi dan dialog yang baik pula. "Kami berharap pengusaha, pekerja,
dan pemerintah dapat saling mengisi dan tidak terkesan diadu tenis satu sama lain
dalaMKebijakan ketenagakerjaan," ujar dia.

Dia menjelaskan adanya JKP ini bagus karena selain uang tunai, pekerja juga mendapatkan
pelatihan yang bermanfaat ke depannya

Poin Jaminan Kehilangan Pekerjaan di UU Cipta Kerja

Pasal 46A
(1) Pekeria/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan
kehilangan pekerjaan (JKP).

(2) JKP diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dan
Pemerintah Pusat.
91