Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 FEBRUARI 2021
P. 216
Judul Ini Skema Pengupahan Bagi UMKM dalam UU Cipta Kerja
Nama Media merdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/ini-skema-pengupahan-bagi-umkm-
dalam-uu-cipta-kerja.html
Jurnalis Dwi Aditya Putra
Tanggal 2021-02-22 12:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) UU Cipta Kerja menghapus ketentuan
mengenai penangguhan pembayaran UMP. Jadi tidak bisa ditangguhkan, ini clear disebutkan di
UU Cipta Kerja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi perluasan kesempatan kerja juga kita
harapkan dari sektor UMKM kita dan akan kita atur pengupahannya dalam UU Cipta Kerja
Ringkasan
Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) telah menekan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan, sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yakni PP Nomor 78 Tahun
2015. Beleid ini menjadi salah satu dari turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam aturan anyar ini, pemerintah mengatur pengupahan untuk
usaha mikro dan usaha kecil. Di mana upah usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dengan dua ketentuan.
INI SKEMA PENGUPAHAN BAGI UMKM DALAM UU CIPTA KERJA
Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) telah menekan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan, sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yakni PP Nomor 78 Tahun
2015. Beleid ini menjadi salah satu dari turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
Dalam aturan anyar ini, pemerintah mengatur pengupahan untuk usaha mikro dan usaha kecil.
Di mana upah usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha
dengan pekerja atau buruh dengan dua ketentuan.
Pertama paling sedikit 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi. Kedua,
nilai upah yang disepakati paling sedikit 25 persen di atas garis kemiskinan provinsi.
215
