Page 217 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 FEBRUARI 2021
P. 217
"Rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan sebagaimana dimaksud menggunakan
data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik," bunyi pasal 36 ayat 3
seperti dikutip dari merdeka.com, Senin (22/2).
Usaha mikro dan kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum wajib
mempertimbangkan soal mengandalkan sumber daya tradisional dan tidak bergerak pada usaha
berteknologi tinggi dan padat modal.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memastikan Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja memberikan kepastian dalam skema pengupahan. Salah satunya terkait dengan
penangguhan upah oleh perusahaan dan juga pengupahan di sektor usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM).
"UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran UMP. Jadi tidak bisa
ditangguhkan, ini clear disebutkan di UU Cipta Kerja," jelas dia dalam video conference di
Jakarta, Rabu (7/10).
Disamping itu, untuk meningkatkan perlindungan upah pekerja atau buruh serta meningkatkan
pertumbuhan sektor UMKM, UU Cipta Kerja juga mengatur pengupahan bagi sektor usaha dan
UMKM. "Jadi perluasan kesempatan kerja juga kita harapkan dari sektor UMKM kita dan akan
kita atur pengupahannya dalam UU Cipta Kerja," jelas dia.
Dia menegaskan, dalam memberikan perlindungan itu tidak harus hanya kepada pekerja formal
saja. Tapi juga harus memastikan bagi sektor UMKM.
[azz].
216
