Page 218 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 FEBRUARI 2021
P. 218
Judul UU Cipta Kerja: Pengusaha Wajib Beri Uang Pesangon Pekerja Kontrak,
Segini Besarannya
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4489261/uu-cipta-kerja-
pengusaha-wajib-beri-uang-pesangon-pekerja-kontrak-segini-
besarannya
Jurnalis Andina Librianty
Tanggal 2021-02-22 12:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Jakarta - Salah satu aturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah diterbitkan adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ). Dalam
peraturan ini diantaranya yang diatur adalah pemberian uang kompensasi . Berdasarkan Pasal
15, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh yang hubungan
kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Mengutip penjelasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), PKWT bisa disebut sebagai pekerjaan kontrak.
Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT.
UU CIPTA KERJA: PENGUSAHA WAJIB BERI UANG PESANGON PEKERJA KONTRAK,
SEGINI BESARANNYA
Jakarta - Salah satu aturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah diterbitkan adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ). Dalam
peraturan ini diantaranya yang diatur adalah pemberian uang kompensasi .
Berdasarkan Pasal 15, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau
buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Mengutip penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), PKWT bisa disebut sebagai
pekerjaan kontrak. Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT.
" Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang
telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus," demikian bunyi
Pasal 15 dalam salinan PP tersebut, seperti dikutip Liputan6.com pada Senin (22/2/2021).
217
