Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 FEBRUARI 2021

Di sisi lain, sejak pertengahan 2020, ia terpaksa dibayar setengah gaji normal, yang hanya Rp 4
juta sebulan, dengan waktu kerja yang belum penuh dalam seminggu. Hal itu ia pertahankan
dengan alasan sulit beralih pekerjaan. Untuk menambah penghasilan, saat ini ia menyambi
berdagang kecil-kecilan dengan penghasilan tak tentu.

Pada triwulan ketiga tahun lalu ia mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan subsidi upah
yang disalurkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebesar Rp 2,4 juta per pekerja
atau Rp 600.000 per bulan. Namun, subsidi itu tidak kunjung cair.

"Padahal, kalau bisa dapat, lumayan untuk bayar sewa kos. Sejak gaji berkurang, saya turunin
semua standar hidup saya. Contoh, kalau sebelumnya mampu sewa kos Rp 800.000 sebulan,
sekarang saya tinggal di kos yang cuma Rp 400.000, yang serba kurang," tuturnya, di Jakarta,
Senin (22/2/2021).

Sebelumnya, Kemenaker tidak akan melanjutkan program tersebut tahun ini. Pemerintah akan
fokus pada program Kartu Prakerja. Namun, Kemenaker akan mengupayakan para pekerja yang
sudah terdaftar dalam program itu, tetapi belum menerima pencairan bisa menerima bantuan
langsung tunai tersebut tahun ini.

Pada 2020, pemerintah telah menyalurkan bantuan itu bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta
dalam dua gelombang. Pada gelombang pertama Agustus-September 2020, dana subsidi gaji itu
disalurkan kepada 12.293.134 pekerja. Pada gelombang kedua November-Desember 2020,
bantuan disalurkan bagi 12.244.169 pekerja.

Realisasi pencairan hingga akhir tahun lalu sebesar 98,92 persen. Lantaran sudah tutup buku
dan sisa dana sudah dikembalikan ke kas negara, Kemenaker akan berkoordinasi dengan
Kementerian Keuangan agar sisa dana itu bisa dicairkan tahun ini.

Pekerja terdampak pandemi yang belum pernah mendapatkan bantuan itu sedikit
menyayangkan karena pemerintah tidak lagi melanjutkan program itu. Guguh Putra (25), pekerja
lepas di bidang jasa pelaksana pesta pernikahan (wedding organizer) di Jakarta misalnya. Di
tengah masih sulitnya mendapatkan proyek acara dan pekerjaan sampingan yang menjanjikan,
ia berharap bisa memperoleh bantuan pemerintah seperti beberapa teman seprofesi yang telah
menikmati bantuan itu karena terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira Adhinegara,
berpendapat, stimulus berupa subsidi upah bagi pekerja sebaiknya ditambah dan tidak
dihilangkan. Idealnya per bulan pekerja mendapatkan tambahan subsidi Rp 1,2 juta, dilakukan
minimum 5 bulan ke depan atau Rp 6 juta per pekerja. "Bantuan upah selama ini dianggap
terlalu kecil karena banyak pekerja yang dirumahkan tanpa digaji," ujarnya.

Badan Pusat Statistik mencatat, per Agustus 2020, ada 29,12 juta pekerja di Indonesia yang
terdampak pandemi. Sebanyak 2,56 juta orang kehilangan pekerjaan dan menganggur akibat
Covid-19 serta 24,03 juta orang bekerja dengan pengurangan jam kerja.

Menurut Bhima, tantangan tahun ini diperkirakan lebih kompleks dari tahun lalu. Inflasi
diperkirakan akan naik karena faktor kenaikan harga pangan. Harga pangan akan kembali
bergejolak karena curah hujan tinggi dan bencana alam yang mengganggu produksi dalam
negeri.

Bencana alam yang memengaruhi kenaikan inflasi secara signifikan terlihat di daerah Mamuju,
Sulawesi Barat, yang dilanda gempa bumi. Inflasi daerah tersebut pada Januari 2021 sebesar
1,4 persen.

"Inflasi yang meningkat akan melemahkan daya beli masyarakat," ujarnya. (ERK)

28