Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 FEBRUARI 2021
P. 39
Selain itu, upaya penolakan juga harus tetap memperhatikan situasi pandemi saat ini, terlebih
masih tingginya kasus penularan COVID-19 di Indonesia.
"Karena (masih) pandemi, alangkah baiknya penyampaian pendapat dilakukan melalui jalur
dialog atau audiensi kepada pihak terkait. Bisa juga secara virtual melalui zoom misalnya demi
terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif dan kesehatan tetap terjaga," kata Nining.
Rancangan peraturan pemerintah ini antara lain RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(TKA); RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu
Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang Pengupahan; dan RPP tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Harmonisasi RPP dengan
kementerian/lembaga terkait telah selesai.
Tahap selanjutnya ialah perapian untuk menghindari kesalahan-kesalahan kata dan juga
rujukan. Setelah itu, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyerahkannya kembali kepada
Sekretariat Negara agar dapat dilakukan proses penetapan oleh Presiden RI Joko Widodo.
38
