Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 FEBRUARI 2021

(FKM) Universitas Airlangga (Unair) Laura Navika Yamani menyambut baik pengurangan hari
libur ini sebagai upaya antisipasi dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19 usai libur.
"Saya kira ini menjadi langkah antisipasi pemerintah sejak jauh-jauh hari karena memang situasi
pandemi seperti ini belum bisa diprediksi," kata Laura saat dihubungi Republika, Senin (22/2).

Ia menilai keputusan pemerintah untuk memperpendek hari libur cukup baik untuk mengurangi
mobilisasi masyarakat. Ia berharap kebijakan ini bisa mengendalikan kasus dan kasus tidak
melonjak. Pemerintah juga dinilai lebih baik dibandingkan sebelumnya karena tidak mendadak
mengeluarkan kebijakan libur. Saat itu, dia melanjutkan, pemerintah mengeluarkan kebijakan
yang terkesan mendadak dan banyak orang merugi karena terlanjur memesan tiket. Kemudian,
masyarakat diberikan informasi pemangkasan libur dan cuti jauh lebih awal.

Dengan penetapan libur jauh-jauh hari, ia menilai masyarakat, pengusaha travel, pariwisata juga
bisa berpikir upaya apa yang harus dilakukan jika tidak terjadi libur panjang. Diharapkan, baik
masyarakat maupun pengusaha tidak mengalami kerugian.
Kendati demikian Laura menyadari, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini pasti
memunculkan pro dan kontra. Termasuk ekonomi yang bisa semakin terpuruk karena biasanya
tempat wisata justru mendapatkan keuntungan dikunjungi masyarakat saat libur.

"Tetapi kalau ditanya sebagai epidemiolog, saya sepakat ketika diberlakukan pemangkasan libur
ini karena untuk memutus rantai penyebaran. Rantai penyebaran ini bisa diputuskan ketika
mobilisasinya bisa ditekan, salah satu bentuk menekan mobilisasi masyarakat ini dengan
memangkas libur panjang," katanya.

Ia meminta semua pihak bersabar karena situasi saat ini masih pandemi dan pastinya tidak ingin
terjadi ledakan kasus Covid-19 usai libur panjang. Ia mencatat, kasus Covid-19 meningkat usai
libur panjang sebesar 20,30 bahkan 50 persen. Jadi harapannya masyarakat juga mendukung
apa yang dikeluarkan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan ini, setidaknya hingga
vaksinasi merata diberikan.

Di lain pihak, Laura meminta konsistensi dari pemerintah. "Jangan sampai mengubah kebijakan,
misalnya menambah libur sehingga masyarakat menjadi bingung. Sebab, ini terkesan antara
membolehkan atau tidak membolehkan," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan cuti bersama tahun
2021. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama,
Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun
2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021.

Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Cuti Bersama tahun
2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negar
Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri
Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekjen Kemenag Nizar Ali, Sekjen Kemnaker, Asops Kapolri
dan Pejabat Eselon 1 kementerian/lembaga terkait.
"Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebelumnya terdapat tujuh hari cuti bersama. Setelah
dilakukan peninjauan kembali SKB, maka cuti bersama dikurangi dari semula tujuh hari menjadi
hanya tinggal dua hari saja" ujar Menko PMK dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko PMK,
seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin.

62