Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

INDONESIA-MALAYSIA SEPAKATI PERBAHARUI SISTEM PENEMPATAN PEKERJA
MIGRAN
Jakarta : Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sepakat untuk menugaskan pejabat
tinggi dari kedua negara guna membahas lebih lanjut secara teknis mengenai konsep One
Channel System yang telah disepakati oleh kedua Pemimpin Negara.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah dilakukannya pertemuan bilateral kedua negara pada hari
ini, Jumat 23 Juli 2021, dalam rangka pembahasan draf nota kesepahaman atau Memorandum
of Understanding (MoU) on the Recruitment and Employment of Indonesian Domestic Migrant
Workers in Malaysia yang disampaikan Pemerintah Indonesia sejak bulan September 2016
mengalami stagnasi.

"Usulan Pemerintah RI terkait konsep One Channel System dan pengklasifikasian jabatan masih
perlu dibahas lebih teknis oleh kedua negara. Hal inilah yang mengakibatkan pembahasan draf
pembaharuan MoU Domestik Indonesia - Malaysia memakan waktu cukup lama" kata Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi saat memimpin Delegasi Pembahasan MoU Employment and Protection
of Domestic Workers in Malaysia secara virtual, Jumat (23/7/2021).

Berkenaan dengan lamanya progress pembahasan draf MoU tersebut, Anwar Sanusi mengatakan
secara virtual Pemerintah RI (Kemnaker, Kemlu, Perwakilan RI, dan BP2MI) melakukan
pertemuan virtual dengan Pemerintah Malaysia (Kementerian Sumber Manusia Malaysia/KSM
dan Kemlu) guna mendiskusikan hal-hal yang menjadi pending issues selama ini dalam
pembahasan draf pembaharuan MoU Domestik Indonesia - Malaysia.

Anwar mengungkapkan ada tujuh poin penting yang dibahas oleh perwakilan Indonesia dan
Malaysia dalam pertemuan menyangkut kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia.

Pertama, Konsep One Channel System (OCS). Ide dasar dari One Channel System adalah untuk
mengurangi biaya penempatan dan menyederhanakan prosedur penempatan, sesuai dengan
hukum dan regulasi yang berlaku di kedua negara.

Hal tersebut mencakup penggunaan suatu sistem online yang menyediakan basis data terkait
permintaan pekerjaan, pemberi kerja, dan ketersediaan tenaga kerja di sektor domestik, " ujar
Anwar Sanusi.
"Indonesia dan Malaysia akan melakukan integrasi sistem IT untuk implementasi OCS, serta akan
melakukan pertemuan teknis guna membahas proses bisnis OCS, " katanya.

Kedua, Konsep One Maid One Task. Dalam konsep ini. Malaysia mengusulkan agar 1 orang PMI
domestik akan bekerja pada satu keluarga dengan jumlah anggota keluarga maksimal 6 orang.
"Deskripsi pekerjaan PMI tersebut akan tertera secara rinci dalam dokumen perjanjian kerja, "
katanya.

Ketiga, standar minimum gaji bagi pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia.
"Indonesia mengusulkan agar standar minimum gaji bagi PMI sebesar RM 1,500, " ujar Anwar
Sanusi.

Keempat, asuransi bagi pekerja PMI sektor domestik di Malaysia. Malaysia telah
mengamandemen aturan terkait asuransi sehingga kepesertaan asuransi juga mencakup pekerja
migran sektor domestik.

Kelima, perpanjangan izin kerja dan kontrak kerja. Malaysia saat ini memiliki program
REKALIBRASI sehingga pemberi kerja bisa mendaftarkan pekerja migrannya yang berstatus
illegal untuk memperoleh izin kerja sehingga pekerja migran tersebut dapat berubah status
menjadi pekerja legal. Lebih lanjut, Pemri meminta agar ada tindakan tegas dari Pemerintah

102