Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Regulasi tersebut nantinya akan mengatur syarat dan kriteria tentang detail peserta BPJamsostek
yang berhak mendapatkan BSU, seperti kelompok segmen pekerja, tanggal kepesertaan aktif,
besaran upah maksimum, kategori jenis industri dan wilayah terdampak, serta besaran BSU yang
akan diterima.

"Kami siap untuk dukung pemerintah salurkan BSU. Sebagai mitra penyedia data, sebelumnya
juga kami telah menyampaikan usulan-usulan alternatif penerima BSU. Tentunya data yang akan
kami serahkan sesuai regulasi yang akan ditetapkan pemerintah," ujar Anggoro dalam
keterangannya, Sabtu (24/7).

Dia melanjutkan, pengalaman BSU sebelumnya akan membantu BPJamsostek menyajikan data
yang lebih baik. Pada tahun 2020, BPJamsostek telah menyerahkan data kepada Pemerintah
sebanyak 12,4 juta pekerja dari sekitar 413 ribu perusahaan.

Anggoro juga menuturkan, perusahaan atau pemberi kerja harus memastikan hak seluruh
pekerja untuk terdaftar di BPJamsostek telah terpenuhi sesuai regulasi Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (Jamsostek), karena perlindungan BPJamsostek dinilai sangat penting di masa
pandemi. Ditambah lagi, pemerintah selalu menggunakan data kepesertaan tersebut untuk
penyaluran bantuan seperti BSU.

Ia juga menjelaskan, para pekerja dapat langsung mengecek status kepesertaan pada
BPJamsostek melalui aplikasi mobile BPJSTKU, yang dapat diunduh di Android dan IOS. Pekerja
juga dapat bertanya langsung pada pengurus HRD masing-masing, apakah hak perlindungan
Jamsostek sudah didapatkan.

"Dengan tertib kepesertaan BPJamsostek, perusahaan telah memastikan perlindungan
pekerjanya, terlebih lagi di masa pandemi ini. BSU ini merupakan nilai tambah sebagai peserta
BPJamsostek, pastikan pekerja yang berhak akan mendapatkan sehingga dapat meringankan
beban mereka," tutup Anggoro.

100