Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 100
Judul BPJamsostek Tunggu Aturan Pemerintah untuk Bantuan Subsidi Gaji
Rp 500 Ribu
Nama Media kumparan.com
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/bpjamsostek-tunggu-aturan-
pemerintah-untuk-bantuan-subsidi-gaji-rp-500-ribu-1wC5M8S4QwB
Jurnalis kumparan
Tanggal 2021-07-24 08:54:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kami siap untuk dukung
pemerintah salurkan BSU. Sebagai mitra penyedia data, sebelumnya juga kami telah
menyampaikan usulan-usulan alternatif penerima BSU. Tentunya data yang akan kami serahkan
sesuai regulasi yang akan ditetapkan pemerintah
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Dengan tertib kepesertaan
BPJamsostek, perusahaan telah memastikan perlindungan pekerjanya, terlebih lagi di masa
pandemi ini. BSU ini merupakan nilai tambah sebagai peserta BPJamsostek, pastikan pekerja
yang berhak akan mendapatkan sehingga dapat meringankan beban mereka
Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan atau menunggu aturan resmi dari pemerintah terkait bantuan subsidi
upah (BSU) atau . Rencananya, bantuan sebesar Rp 500.000 tersebut akan diberikan bagi para
yang tercatat sebagai peserta aktif BPJamsostek. Direktur Utama, Anggoro Eko Cahyo,
mengatakan pihaknya menyambut baik dan mendukung rencana tersebut. Hingga saat ini,
katanya, BPJamsostek masih menunggu regulasi BSU oleh pemerintah.
BPJAMSOSTEK TUNGGU ATURAN PEMERINTAH UNTUK BANTUAN SUBSIDI GAJI RP
500 RIBU
BPJS Ketenagakerjaan atau menunggu aturan resmi dari pemerintah terkait bantuan subsidi
upah (BSU) atau Rencananya, bantuan sebesar Rp 500.000 tersebut akan diberikan bagi para
yang tercatat sebagai peserta aktif BPJamsostek.
Direktur Utama, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan pihaknya menyambut baik dan mendukung
rencana tersebut. Hingga saat ini, katanya, BPJamsostek masih menunggu regulasi BSU oleh
pemerintah.
99
