Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Selain dihadiri Menaker, diskusi itu juga dihadiri peneliti senior Centre for Strategic and
International Studies (CSIS) J Kristiadi, serta para CEO dan direktur perusahaan anggota KCF.
Menurut Ida, di tengah kondisi yang sulit ini, mempertahankan dunia usaha berarti
mempertahankan tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, untuk menghindari krisis
ketenagakerjaan yang berkepanjangan, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, pengusaha,
dan pekerja. ”Dalam kondisi sulit seperti ini, pemerintah tidak bisa sendiri,” ujarnya.

Ia mengingatkan pengusaha dan pekerja untuk membangun dialog sosial yang lebih intens dan
hubungan industrial yang kondusif. Pekan lalu, Kemenaker bersama Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan pimpinan konfederasi dan
federasi serikat buruh menandatangani Deklarasi Gotong Royong.

"Ada enam butir komitmen yang pada intinya mengarah pada penyelesaian pertikaian industrial
melalui dialog yang sehat dan kompromi yang adil secara bipartit. ”Pemutusan hubungan kerja
(PHK) harus jadi jalan terakhir setelah menempuh berbagai proses efisiensi,” kata Ida.
Stimulus dan insentif

Di tengah situasi yang sulit ini, Ida menambahkan, petugas mediator dan pengawas
ketenagakerjaan di tingkat daerah akan dikerahkan untuk membantu membangun hubungan
industrial yang kondusif.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah program untuk memitigasi dampak Covid-19 pada sektor
ketenagakerjaan. Total anggaran yang dialokasikan untuk program penanganan Covid-19 dan
pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) tahun ini sebesar Rp 744,75 triliun.

Ida mengatakan, anggaran itu banyak dialokasikan untuk percepatan vaksinasi ke
pekerja/buruh. Pemerintah juga memperpanjang berbagai stimulus untuk insentif dunia usaha,
seperti insentif pajak, keringanan biaya abonemen listrik bagi pelanggan bisnis dan industri, serta
bantuan produktif untuk usaha mikro.

Terbaru, pemerintah juga menghidupkan lagi pemberian bantuan subsidi upah (BSU) bagi
pekerja yang terdampak pengetatan PPKM. Subsidi itu diberikan kepada pekerja dengan upah
Rp 3,5 juta di wilayah PPKM level 3 dan 4. Pemberian subsidi upah itu diharapkan bisa meredam
potensi PHK, menjaga napas dunia usaha, dan menjaga daya beli pekerja.

Pembelajaran
Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menilai pandemi ini patut
dijadikan pelajaran. Menurut Bob, pemerintah masih sulit mengakses sebagian besar warga yang
bergerak di sektor informal serta 99 persen pengusaha Indonesia yang berasal dari skala mikro,
kecil, menengah (UMKM). ”Untuk memberi bantuan sosial saja kita sulit,” kata Bob.
Menurut Bob, saat mendesain program bantuan sosial dan memberi peringatan, pemerintah
harus menyadari bahwa mayoritas pengusaha bergerak di skala mikro-kecil, dengan tingkat
kesejahteraan yang berbeda tipis dari pekerjanya.

”Dari imbauan pemerintah, kesannya pekerja dan pengusaha itu seperti bumi dan langit. Semua
dibebankan kepada pengusaha. Pemahaman tentang sektor informal dan UMKM ini yang harus
kita perbaiki,” tutur Bob.

Menurut J Kristiadi, kesulitan negara menangani pandemi berakar dari kelemahan sistem yang
menahun. Perubahan politik pascareformasi pada masa lampau yang berlangsung terlalu cepat
dan kurang matang menghasilkan sistem yang kini goyah diuji krisis.

116