Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 125
Ringkasan
Kepastian para pekerja yang tinggal di level 3 PPKM juga mendapatkan BSU menjadi keputusan
yang melegakan bagi para buruh. Sebab, sekalipun wilayahnya sudah masuk pada level 3 PPKM,
mereka juga sama-sama terdampak seperti para buruh yang wilayahnya masih berada di level 4
PPKM.
BURUH DI KBB SEMPAT DIBIKIN KHAWATIR TAK DAPAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI KARENA MASUK PPKM LEVEL 3
Kepastian para pekerja yang tinggal di level 3 PPKM juga mendapatkan BSU menjadi keputusan
yang melegakan bagi para buruh.
Sebab, sekalipun wilayahnya sudah masuk pada level 3 PPKM, mereka juga sama-sama
terdampak seperti para buruh yang wilayahnya masih berada di level 4 PPKM.
Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Budiman, bahkan
sempat berkomentar sangat pedas sebelum Kementerian Ketenagakerjaan akhirnya
memutuskan bahwa para pekerja yang tinggal di wilayah level 3 PPKM juga menerima BSU.
"Buruh yang berada pada zona PPKM level 3 juga sama-sama terdampak. Jadi, menurut saya
aturan [buruh yang tinggal di level 4 PPKM menerima BSU] ini tidak jelas. Judulnya bagus, tapi
isinya tidak bagus," ujarnya saat dihubungi Tribun Jabar melalui sambungan telepon, Jumat
(23/7/2021).
Di KBB saja, kata Budiman, setidaknya terdapat 1.700 buruh yang sudah terdaftar BPJS
Ketenagakerjaan dan UMK juga di bawah Rp 3,5 juta.
"Anggota kami dari setiap perusahaan sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan semua. Itu bisa
dibuktikan dengan identitas KTA ada nomor KPJ BPJS Ketenagakerjaan," kata Budiman.
Menurut Budiman, seharusnya buruh yang berada di zona PPKM level 3 memang juga
mendapatkan subsidi gaji karena aturan PPKM level 3 dan PPKM level 4 juga tidak jauh berbeda.
"Kalau melihat aturan itu, pemerintah PHP (pemberi harapan palsu) karena mau memberi
bantuan saja dibatasi dengan nilai upah, kemudian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan level
PPKM," ucapnya.
Sekjen DPP FSPMI Jabar, Sabilar Rosyad, mengaku sangat gembira dan mengapresiasi langkah
yang diambil pemerintah pusat melalui Kemenaker untuk memberikan Rp 1 juta bagi para
pekerja yang terdampak pandemi dan PPKM.
"Tapi, terpenting itu dari apa yang dilakukan pemerintah adalah mengantisipasi terjadinya PHK
dan jaminan kerja bagi rakyat. Jadi bagaimana mendidik rakyat untuk dapat mandiri karena
bantuan pemerintah pastinya terbatas atau istilahnya itu lebih baik berikan kail daripada harus
ikannya," ujar Rosyad ketika dihubungi, Jumat (23/7/2021).
Kegembiraan juga disampaikan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Majalengka.
Ketua SPN Majalengka, Egiyana Amambar, mengatakan, di tengah kondisi pandemi seperti
sekarang ini, segala bentuk bantuan dianggap membantu kebutuhan masyarakat.
"Kalau menurut saya pribadi sebagai buruh dan serikat pekerja dengan adanya subsidi upah dari
pemerintah cukup membantu untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari," ujar Egy.
124
