Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

MITIGASI KRISIS KETENAGAKERJAAN AKIBAT PANDEMI COVID-19

Dampak pandemi Covid-19 terus menggempur dunia usaha dan ketenagakerjaan. Sebagai
mitigasi krisis, pemerintah mengingatkan pengusaha dan pekerja untuk membangun hubungan
industrial yang kondusif. Negara di sisi lain berupaya memperluas bantuan bagi mayoritas
pengusaha dan pekerja yang bergerak di sektor informal dan skala mikro-kecil-menengah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, per Agustus 2020, ada 29,12 juta pekerja atau 14,28
persen dari total penduduk usia kerja yang terdampak pandemi. Mayoritas mengalami
pengurangan jam kerja, penurunan upah, serta kehilangan pekerjaan.

Seiring membaiknya perekonomian pada awal 2021, jumlah pekerja terdampak pun berkurang
tipis menjadi 19,1 juta orang atau 9,3 persen dari total penduduk usia kerja pada Februari 2021.
Namun, lonjakan kasus Covid-19 akhir-akhir ini kembali memukul dunia usaha dan sektor
ketenagakerjaan.

"Awal tahun ini sebenarnya gairah perekonomian sempat bagus. Akan tetapi, begitu ada varian
baru Covid-19 yang dahsyat ini, kita belum tahu akan seperti apa potret kondisi ketenagakerjaan
pada Februa-ri-Juli 2021 ini," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Jumat (23/7/2021),
dalam acara Kompas Collaboration Forum (KCF) secara daring di Jakarta.

Selain dihadiri Menaker, diskusi ini juga dihadiri peneliti senior Centre for Strategic and
International Studies (CSIS), J Kristiadi, serta para CEO dan direktur perusahaan anggota KCF.

Menurut Ida, di tengah krisis ini, mempertahankan dunia usaha berarti mempertahankan tenaga
kerja Indonesia. Untuk menghindari krisis ketenagakerjaan yang berkepanjangan, dibutuhkan
kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. "Dalam kondisi sulit seperti ini,
pemerintah tidak bisa sendiri," ujarnya.

Ida mengingatkan pengusaha dan pekerja untuk membangun dialog sosial yang lebih intens dan
hubungan industrial yang kondusif. Pekan lalu, Kemenaker bersama Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta pimpinan konfederasi dan
federasi serikat buruh menandatangani Deklarasi Gotong Royong.

"Pemutusan hubungan kerja (PHK) harus jadi jalan terakhir setelah menempuh berbagai proses
efisiensi," tutur Ida.

Merespons krisis ini, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program untuk memitigasi dampak
Covid-19 pada sektor ketenagakerjaan. Total anggaran untuk penanganan Covid-19 dan
pemulihan ekonomi pada 2021 ini Rp 744,75 triliun.

Ida mengatakan, program itu banyak dialokasikan untuk percepatan vaksinasi kepada pe-
kerja/buruh. Pemerintah juga memperpanjang berbagai stimulus untuk insentif dunia usaha,
seperti insentif pajak, keringanan biaya abonemen listrik bagi pelanggan bisnis dan industri, serta
bantuan produktif untuk usaha mikro.

Terbaru, pemerintah menghidupkan lagi pemberian bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja
yang terdampak pengetatan PPKM. Subsidi itu bagi pekerja dengan upah Rp 3,5 juta di wilayah
PPKM level 3 dan 4. Subsidi upah itu diharapkan meredam potensi PHK, menjaga napas dunia
usaha, dan menjaga daya beli pekerja.

Pembelajaran
Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menilai, pandemi ini
menjadi pelajaran, terutama karena sebagian besar warga bekerja di sektor informal serta 99

127