Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Ringkasan

Pemerintah menutup pintu masuk bagi tenaga kerja asing di masa pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Pelarangan ini
berlaku untuk TKA dari mana saja dan untuk semua proyek, termasuk proyek strategis nasional
(PSN). Larangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor
27 Tahun 2021 yang terbit pada Rabu (21/7). Sebelumnya, Permenkumham Nomor 26/2020
tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru mengizinkan masuknya TKA
yang terkait dengan PSN dan objek vital strategis/nasional.

TKA DILARANG, APA DAMPAKNYA PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL?

Pemerintah menutup pintu masuk bagi tenaga kerja asing di masa pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Pelarangan ini
berlaku untuk TKA dari mana saja dan untuk semua proyek, termasuk proyek strategis nasional
(PSN).

Larangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 27
Tahun 2021 yang terbit pada Rabu (21/7). Sebelumnya, Permenkumham Nomor 26/2020
tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru mengizinkan masuknya TKA
yang terkait dengan PSN dan objek vital strategis/nasional.

Kebijakan pelarangan ini diharapkan bisa mengurangi risiko masuknya varian baru virus korona.
Saat ini, kawasan Asia menghadapi kenaikan kasus. Sejumlah negara juga melarang warga
negara lain untuk masuk ke negaranya. Filipina, misalnya, melarang masuknya warga negara
Malaysia dan Thailand dengan alasan yang sama.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, dengan adanya pelarangan
tersebut, ada potensi perlambatan penyelesaian proyek strategis nasional.

"Beberapa proyek strategis nasional (PSN) seperti pembangunan kilang, smelter, pembangkit
mungkin akan terhambat progress-nya karena equipment atau teknologi yang digunakan
memerlukan ekspatriat khusus dari negara asal teknologi tersebut," katanya kepada Lokadata.id,
Jumat (23/7/2021).

Karena itu, ujar Wahyu, pekerjaan yang dapat dilakukan saat ini sebatas pekerjaan yang dapat
disubstitusi oleh kemampuan pekerja lokal. Dampak lainnya adalah ada beberapa pembahasan
di tahap penyiapan seperti addendum kontrak yang bisa terhambat karena pertemuan dengan
investor terbatas secara virtual.

Untuk mengatasinya, kontraktor akan mengoptimalkan pekerja lokal dan memanfaatkan
teknologi yang memungkinkan dioperasikan dari jarak jauh. "Jumlah tenaga kerja asing sangat
dinamis, disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan PSN. Ada yang bekerja hanya beberapa
hari, minggu, atau bulan. Detailnya di Kementerian Ketenagakerjaan," kata dia.

Selama ini, tenaga kerja asing bekerja di beberapa PSN yang tercantum dalam Perpres No.
109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Saat ini, ada 201 proyek
mulai dari jalan tol, pelabuhan, hingga kawasan industri, serta 10 program strategis nasional,
seperti program pemerataan ekonomi dan pengembangan kawasan perbatasan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan kementerian
mendukung aturan baru ini. "Kemarin kami sudah koordinasikan dengan pihak imigrasi, sehingga

131