Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 135

Program  BSU  ternyata juga diberikan untuk para pekerja yang tinggal di kota/kabupaten yang
              sudah masuk ke level 3 PPKM.
              Kepastian  ini  memupus  kegelisahan  ratusan  ribu  pekerja  yang  sebelumnya  khawatir  tak
              mendapat  BSU  karena wilayah tempat tnggalnya sudah berada di level 3 PPKM.

              Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Jawa  Barat,  Rachmat  Taufik  Garsadi,
              mengatakan dari total 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat hanya  Kabupaten Tasikmalaya
              yang dipastikan tidak mendapat program  BSU  karena sudah berada di level 2 PPKM. Kepastian
              itu, ujarnya, berdasarkan pertemuan terakhir dengan Menteri Ketenagakerjaan, Jumat (23/7).

              "Kalau lihat paparan Bu Menteri tadi, yang memdapat  BSU  adalah kabupaten atau kota level 3
              dan 4," kata Taufik melalui ponsel, Jumat (23/7).

              Berdasarkan keputusan Mendagri dan Gubernur Jabar, daerah yang sudah masuk Level 3 di
              Jabar adalah yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten
              Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten
              Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten
              Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung.

              Daerah  yang  masih  berada  di  Level  4,  yaitu  Kabupaten  Purwakarta,  Kabupaten    Karawang,
              Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota
              Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung, dan Kota Tasikmalaya.

              "Jadi hanya  Kabupaten Tasikmalaya  yang tidak dapat  BSU  ," ujarnya.

              Namun demikian Rahmat mengatakan belum mengetahui kapan  BSU  itu akan mulai dicairkan.
              "Kapan cairnya, kami masih menunggu peraturan menakernya," katanya.

              Saat ditanya peluang  Kabupaten Tasikmalaya  juga mendapatkan  BSU  , Taufik mengatakan
              peluang sangat kecil. "Sepertinya sulit karena yang membuat skala level adalah Kemendagri,"
              katanya.

              Sebelumnya  diberitakan,  pemerintah  akan  menyalurkan    BSU    untuk  para  pekerja  karena
              pemberlakuan PPKM Darurat. Data calon penerima subsidi diambil dari data kepesertaan BPJS
              Ketenagakerjaan.  Data  itu  bakal  diverifikasi  dan  validasi  oleh  lembaga  sesuai  kriteria  dan
              persyaratan yang telah ditentukan.

              Kemenaker juga akan lakukan check list data untuk memastikan subsidi ini tepat sasaran atau
              tidak.

              Selain  tercatat  sebagai  peserta  aktif  BPJS  Ketenagakerjaan,  yang  dibuktikan  dengan
              kedisiplinannya membayar iuran, para pekerja yang akan mendapatkan  BSU  adalah mereka
              yang  penghasilannya  di  bawah  Rp  3,5  juta,  sesuai  upah  yang  dilaporkan  ke  BPJS
              Ketenagakerjaan.

              Pekerja yang mendapat subsidi adalah mereka yang bekerja di industri konsumsi, perdagangan,
              dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri properti, dan real
              estate, tempat bekerja masuk dalam kawasan yang ditetapkan sebagai daerah PPKM level 4,
              dan memiliki rekening bank yang aktif.

              Namun,  persyaratan  tempat  bekerja  masuk  dalam  kawasan  yang ditetapkan  sebagai daerah
              PPKM level 4 itu kemarin rupanya menjadi level 3 dan 4. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
              mengatakan itu mengumpulkan para Kepala Dinas Ketenagakerjaan di daerah dengan PPKM
              level 3 dan 4 secara virtual untuk membahas  BSU  atau  BLT  Subsidi Gaji dan wilayah yang
              mendapatkan bantuan.

                                                           134
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140