Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 134
Judul Headline Tribun Jabar, Hanya Kabupaten Tasikmalaya Tak Dapat BSU
Nama Media jabar.tribunnews.com
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2021/07/24/headline-tribun-jabar-hanya-
kabupaten-tasikmalaya-tak-dapat-bsu
Jurnalis Januar Pribadi Hamel
Tanggal 2021-07-24 06:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar) Kalau
lihat paparan Bu Menteri tadi, yang memdapat BSU adalah kabupaten atau kota level 3 dan 4
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar) Jadi
hanya Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dapat BSU
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar) Kapan
cairnya, kami masih menunggu peraturan menakernya
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar)
Sepertinya sulit karena yang membuat skala level adalah Kemendagri
Ringkasan
Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Gaji dari
Kementerian Ketenagakerjaan RI ternyata tak hanya berlaku bagi para pekerja yang tinggal di
kota dan kabupaten yang masih berada di level darurat atau level 4 pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat. Program BSU ternyata juga diberikan untuk para pekerja yang tinggal di
kota/kabupaten yang sudah masuk ke level 3 PPKM. Kepastian ini memupus kegelisahan ratusan
ribu pekerja yang sebelumnya khawatir tak mendapat BSU karena wilayah tempat tnggalnya
sudah berada di level 3 PPKM.
HEADLINE TRIBUN JABAR, HANYA KABUPATEN TASIKMALAYA TAK DAPAT BSU
BANDUNG, TRIBUN - Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Subsidi Gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan RI ternyata tak hanya berlaku bagi para pekerja
yang tinggal di kota dan kabupaten yang masih berada di level darurat atau level 4 pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat.
133
