Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

fitur-fitur terkait izin dari tenaga kerja asing sementara ini dinonaktifkan sesuai kebijakan yang
ada," katanya kepada Lokadata.id.
Soal dampak larangan ini, Anwar mengatakan masih harus berkoordinasi dengan pihak-pihak
yang memerlukan tenaga kerja asing ini. "Tentu saja ada pengaruhnya... tetapi kami harapkan
bisa diisi dengan tenaga lokal. Kami mengharapkan semua pihak memahami (adanya kebijakan
ini) karena ini terkait dengan pandemi," katanya. Anwar menambahkan masih harus
berkoordinasi dengan direktorat ketenagakerjaan terkait mengenai proporsi jumlah tenaga kerja
asing yang ada di proyek strategis nasional.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, jumlah tenaga kerja asing
pada Januari-Mei 2021 sebanyak 92.058 tenaga kerja asing. Jumlah itu turun terus sejak 2018.
Tahun itu merupakan jumlah tertinggi dengan 95.335 tenaga kerja asing. Sebelumnya, jumlah
tenaga kerja asing ini terus naik setiap tahunnya sejak 2010.

Sejak Januari hingga 18 Mei 2021, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan izin kerja
kepada 15.750 TKA. Bila dirinci berdasarkan jenis usaha yang diterbitkan, jenis usaha jasa yang
paling banyak dengan 8.443 orang, industri sebanyak 7.113 orang, serta maritim dan pertanian
(204 orang).

Sementara itu, bila dilihat dari level jabatan, level profesional sebanyak 8.482 tenaga kerja asing,
advisor/consultant (4.144 orang), manajer (2.490 orang), direksi (595 orang), dan komisaris
(49 orang).

Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Kementerian Ketenagakerjaan,
Haryanto mengatakan, dengan adanya larangan ini, pihaknya akan mengoptimalkan keberadaan
tenaga kerja yang sudah ada saat ini, baik tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing.

Dia menambahkan beberapa proyek PSN memang memerlukan keahlian tertentu dari para
tenaga kerja asing. Tapi, mereka juga diminta melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja
Indonesia. Hal itu untuk mengurangi ketergantungan akan tenaga kerja asing, sehingga serapan
tenaga kerja Indonesia meningkat.

"Penggunaan tenaga kerja asing dimungkinkan untuk level yang memang diperlukan sesuai
dengan keahliannya. Penggunaan tenaga kerja Indonesia tetap menjadi prioritas termasuk di
PSN," katanya kepada Kompas.com.

Peraturan baru itu masih mengizinkan masuknya tenaga kerja asing untuk ketegori tertentu.
Yang masih diperbolehkan antara lain orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas,
pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, pemegang izin tinggal terbatas dan izin
tinggal tetap, untuk tujuan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat
angkutnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pemberlakuan izin masuk tersebut juga
akan dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan. Orang
asing yang dikecualikan dalam aturan tersebut tetap harus menyertakan rekomendasi
kementerian/lembaga terkait untuk bisa masuk ke Indonesia.

"Misalnya, untuk diplomat yang hendak ditugaskan ke Indonesia harus berkoordinasi dengan
Kementerian Luar Negeri," katanya dalam keterangan pers.

Meski peraturan ini berlaku 21 Juli 2021, ada masa transisi selama dua hari. "Tidak fair bagi
orang yang sudah dalam perjalanan jika langsung dideportasi," katanya. Menteri Hukum dan
HAM ini belum memastikan kelanjutan aturan ini jika pemerintah melonggarkan PPKM Darurat
pada 26 Juli.

132