Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 131
Judul TKA dilarang, apa dampaknya pada proyek strategis nasional?
Nama Media lokadata.id
Newstrend PPKM Level 4
Halaman/URL https://lokadata.id/artikel/tka-dilarang-apa-dampaknya-pada-proyek-
strategis-nasional
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-24 06:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Wahyu Utomo (Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas (KPPIP), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Beberapa proyek strategis
nasional (PSN) seperti pembangunan kilang, smelter, pembangkit mungkin akan terhambat
progress -nya karena equipment atau teknologi yang digunakan memerlukan ekspatriat khusus
dari negara asal teknologi tersebut
neutral - Wahyu Utomo (Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas (KPPIP), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Jumlah tenaga kerja asing
sangat dinamis, disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan PSN. Ada yang bekerja hanya
beberapa hari, minggu, atau bulan. Detailnya di Kementerian Ketenagakerjaan
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemarin kami sudah koordinasikan
dengan pihak imigrasi, sehingga fitur-fitur terkait izin dari tenaga kerja asing sementara ini
dinonaktifkan sesuai kebijakan yang ada
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tentu saja ada pengaruhnya. tetapi
kami harapkan bisa diisi dengan tenaga lokal. Kami mengharapkan semua pihak memahami
(adanya kebijakan ini) karena ini terkait dengan pandemi
positive - Haryanto (Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Kementerian
Ketenagakerjaan) Penggunaan tenaga kerja asing dimungkinkan untuk level yang memang
diperlukan sesuai dengan keahliannya. Penggunaan tenaga kerja Indonesia tetap menjadi
prioritas termasuk di PSN
neutral - Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM) Misalnya, untuk diplomat yang hendak
ditugaskan ke Indonesia harus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri
negative - Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM) Tidak fair bagi orang yang sudah dalam
perjalanan jika langsung dideportasi
130
