Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Program BSU ternyata juga diberikan untuk para pekerja yang tinggal di kota/kabupaten yang
sudah masuk ke level 3 PPKM.
Kepastian ini memupus kegelisahan ratusan ribu pekerja yang sebelumnya khawatir tak
mendapat BSU karena wilayah tempat tinggalnya sudah berada di level 3 PPKM.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi,
mengatakan, dari total 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, hanya Kabupaten Tasikmalaya
yang dipastikan tidak mendapat program BSU. Sebab, Kabupaten Tasikmalaya berada di level 2
PPKM.

Kepastian itu, ujarnya, berdasarkan pertemuan terakhir dengan Menteri Ketenagakerjaan, Jumat
(23/7/2021).

"Kalau lihat paparan Bu Menteri tadi, yang mendapat BSU adalah kabupaten atau kota level 3
dan 4," kata Taufik melalui ponsel, Jumat (23/7/2021).

Berdasarkan keputusan Mendagri dan Gubernur Jabar, daerah yang sudah masuk level 3 di Jabar
adalah yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten
Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten
Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten
Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung.

Daerah yang masih berada di Level 4, yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang,
Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota
Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung, dan Kota Tasikmalaya.

"Jadi hanya Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dapat BSU," ujarnya.

Namun demikian, Rahmat mengatakan belum mengetahui kapan BSU itu akan mulai dicairkan.

"Mami masih menunggu peraturan menakernya," katanya.
Saat ditanya peluang Kabupaten Tasikmalaya juga mendapatkan BSU, Taufik mengatakan
sangat kecil.

"Sepertinya sulit karena yang membuat skala level adalah Kemendagri," katanya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan menyalurkan BSU untuk para pekerja karena
pemberlakuan PPKM darurat.

Data calon penerima subsidi diambil dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Data itu bakal diverifikasi dan validasi oleh lembaga sesuai kriteria dan persyaratan yang telah
ditentukan.

Kemenaker juga akan lakukan check list data untuk memastikan subsidi ini tepat sasaran atau
tidak.

Selain tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan
kedisiplinannya membayar iuran, para pekerja yang akan mendapatkan BSU adalah mereka yang
penghasilannya di bawah Rp 3,5 juta, sesuai upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Pekerja yang mendapat subsidi adalah mereka yang bekerja di industri konsumsi, perdagangan,
dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri properti, dan real
estate, tempat bekerja masuk dalam kawasan yang ditetapkan sebagai daerah PPKM level 4,
dan memiliki rekening bank yang aktif.

137