Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Adapun pertemuan tersebut dalam rangka pembahasan draf nota kesepahaman atau
Memorandum of Understanding (MoU) on the Recruitment and Employment of Indonesian
Domestic Migrant Workers in Malaysia yang disampaikan Pemerintah Indonesia sejak bulan
September 2016 mengalami stagnasi.

RI-MALAYSIA SEPAKAT PERBARUI MOU SISTEM PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menugaskan pejabat tinggi dari masing-
masing negara guna melakukan pembahasan lanjutan terkait konsep One Channel System yang
telah disepakati oleh kedua Pemimpin Negara. Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Anwar Sanusi mengatakan kesepakatan tersebut dicapai usai pertemuan bilateral antara
Indonesia dan Malaysia hari ini.

Adapun pertemuan tersebut dalam rangka pembahasan draf nota kesepahaman atau
Memorandum of Understanding (MoU) on the Recruitment and Employment of Indonesian
Domestic Migrant Workers in Malaysia yang disampaikan Pemerintah Indonesia sejak bulan
September 2016 mengalami stagnasi.

"Usulan Pemerintah RI terkait konsep One Channel System dan pengklasifikasian jabatan masih
perlu dibahas lebih teknis oleh kedua negara. Hal inilah yang mengakibatkan pembahasan draf
pembaharuan MoU Domestik Indonesia-Malaysia memakan waktu cukup lama" ujar Anwar dalam
keterangan tertulis, Jumat (23/7/2021).

Terkait lamanya progres pembahasan draf MoU tersebut, Anwar menyebut pemerintah yang
diwakili oleh Kemnaker, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI, dan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) telah melakukan virtual dengan perwakilan Pemerintah Malaysia
(Kementerian Sumber Manusia Malaysia/KSM dan Kemlu) untuk mendiskusikan hal-hal yang
menjadi pending issues selama pembahasan draf pembaharuan MoU Domestik Indonesia-
Malaysia.

Menurut Anwar, setidaknya ada 7 poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama,
Konsep One Channel System (OCS) yang bertujuan untuk mengurangi biaya penempatan dan
menyederhanakan prosedur penempatan, sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di
kedua negara.

"Hal tersebut mencakup penggunaan suatu sistem online yang menyediakan basis data terkait
permintaan pekerjaan, pemberi kerja, dan ketersediaan tenaga kerja di sektor domestik, "
jelasnya.

"Indonesia dan Malaysia akan melakukan integrasi sistem IT untuk implementasi OCS, serta akan
melakukan pertemuan teknis guna membahas proses bisnis OCS," lanjutnya.

Kedua, Konsep One Maid One Task. Anwar mengatakan Malaysia mengusulkan agar 1 orang PMI
domestik dapat bekerja pada satu keluarga dengan jumlah anggota keluarga maksimal 6 orang.

"Deskripsi pekerjaan PMI tersebut akan tertera secara rinci dalam dokumen perjanjian kerja, "
terangnya.

Ketiga, standar minimum gaji bagi pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia.
"Indonesia mengusulkan agar standar minimum gaji bagi PMI sebesar RM 1,500," jelasnya.
Keempat, asuransi bagi pekerja PMI sektor domestik di Malaysia. Malaysia telah
mengamandemen aturan terkait asuransi sehingga kepesertaan asuransi juga mencakup pekerja
migran sektor domestik. Kelima, perpanjangan izin kerja dan kontrak kerja.

174