Page 207 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 207

Menteri  Ketenagakerjaan,  Ida  Fauziyah  mengatakan,  saat  ini  Subsidi  Gaji  BLT  BPJS
              Ketenagakerjaan Rp1 juta dalam tahap validasi data.
              Jelas Ida Fauziah, bantuan Rp1 juta ini akan dibagikan kepada 8 juta buruh atau karyawan.

              "Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria
              di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," terang Ida dikutip dari kemnaker.go.id.

              Informasinya, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 8 triliun untuk BLT BPJS Ketenagakerjaan
              bagi pekerja di wilayah PPKM Level 4.
              Aturan  mengenai  BLT  BPJS  Ketenagakerjaan  2021  ini  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri
              Ketenagakerjaan  (Permenaker)  yang  menetapkan  Pedoman  Pemberian  Bantuan  Pemerintah
              Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease
              (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.
              Dana bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan, nantinya akan dikirim langsung ke rekening karyawan
              penerima bansos.

              Pada berita sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, ada beragam program
              bansos akan diberikan kepada masyarakat, termasuk Subsidi Gaji BLT BPJS Ketenagakerjaan
              Rp1 Juta.

              Sri Mulyani mengatalkan, pada program subsidi gaji 2020 melibatkan BPJS Ketenagakerjaan.

              Alasannya karena data penerima subsidi gaji diseleksi instansi tersebut.

              Pada pembagian tahun lalu, termin pertama penyaluran dilakukan Agustus hingga Oktober 2020.

              Penyaluran  tersebut  realisasinya  mencapai  12,29  juta  penerima  atau  99,11  persen  dengan
              anggaran Rp 14,7 triliun.
              Untuk termin kedua realisasi penyaluran 12,24 juta atau 98,71 persen dengan anggaran Rp 14,6
              triliun.

              Total realisasi pada 2020 dari kedua termin sebesar Rp 29,4 triliun atau 98,91 persen.

              Namun, pada awal 2021 pemerintah sempat menyampaikan program tersebut dihentikan karena
              tidak ada alokasi anggaran di APBN 2021.***



























                                                           206
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212