Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 205

Kerjasama integrasi data ini dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani
              oleh Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJAMSOSTEK, Pramudya Iriawan
              Buntoro  bersama  dengan  Direktur  Perluasan  dan  Pelayanan  Peserta  BPJS  Kesehatan,  David
              Bangun secara virtual pada Jumat (23/07).

              Perjanjian itu mengatur pemanfaatan data Administrasi Kependudukan (Adminduk), integrasi
              data  kepesertaan  masing-masing  institusi  BPJS  untuk  program  JKP  dan  pemanfaatan  data
              kepesertaan untuk program jaminan sosial.

              Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, menyebutkan dalam sambutan integrasi ini
              menguntungkan masyarakat karena layanan kedua lembaga ini akan lebih optimal.

              Selama ini basis data kedua lembaga untuk memberikan layanan kepada masyarakat dilakukan
              melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).

              Data  ini  didapatkan  dengan  mengakses  langsung  data  yang  dimiliki  oleh  Administrasi
              Kependudukan  untuk  kepentingan  administrasi  kepesertaan  kedua  lembaga  BPJS.  Soal
              keamanan masyarakat pun tak perlu was-was.

              "Masyarakat  tidak  perlu  khawatir  terkait  penggunaan  data  NIK  karena  transaksi  data  yang
              dilakukan  ini  dijamin  keamanannya  telah  memenuhi  standar  keamanan  teknologi  informasi
              sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," tegas Anggoro.

              Direktur  Utama  BPJS  Kesehatan  Ali  Ghufron  Mukti  mengatakan  perjanjian  kerja  sama  yang
              dilakukan diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan peserta sehingga program jaminan sosial
              dapat berjalan dengan optimal.

              Sinergi untuk Pelayanan

              Integrasi  data  ini  juga  menjadi  dukungan  BPJS  Kesehatan  terhadap  program  strategis
              pemerintah,  yakni  program  JKP.  Pertukaran,  pemanfaatan  dan  integrasi  data  kepesertaan
              Program Jaminan Sosial, diharap menciptakan Data Terpadu Jaminan Sosial.

              "Dengan  adanya  integrasi  data  ini,  kami  berharap  proporsi  penduduk  yang  tercakup  dalam
              program jaminan sosial dapat segera terwujud sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
              Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu 98 persen," ujar Ghufron.

              Menutup acara penandatanganan kerja sama ini, Anggoro kembali mengatakan sinergi ini akan
              saling mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing.

              "Semoga dengan adanya kerja sama ini, kedua lembaga BPJS bisa memiliki data terintegrasi
              atau  terpadu  untuk  memberikan  kemudahan  layanan  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat
              Indonesia," tutur Anggoro.




















                                                           204
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210