Page 280 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Timboel mempertanyakan, terkait terhadap kebijakan tersebut yang seharusnya benar-benar
membantu bagi pekerja terdampak. "Saya kira Pemerintah harus adil kepada pekerja yang
benar-benar terdampak," imbuhnya.

Dengan demikian, bila Pemerintah tetap menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan, justru yang
diberikan BSU adalah peserta yang nonaktif, karena kalau nonaktif berarti tidak bayar iuran lagi,
yang artinya pekerja tidak mendapatkan upah lagi.

Apalagi, lanjutnya, jika pekerja yang masih mendapat upah diberikan BSU maka dana tersebut
kemungkinan ditaruh di tabungan sehingga tidak dibelanjakan, bila diberikan kepada pekerja
yang terdampak maka akan dibelanjakan. "Dengan dibelanjakan maka akan mendukung
konsumsi masyarakat secara agregat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Kedua, lanjutnya, mengingat masih banyaknya pekerja formal yang belum didaftarkan ke BPJS
Ketenagakerjaan maka seharusnya Pemerintah (pusat dan daerah) bisa melakukan upaya secara
proaktif menghubungi perusahaan sehingga benar-benar mendapatkan data pekerja yang
terdampak.

"Jadi seluruh pekerja, yang sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau belum, yang
terdampak akan mendapatkan BSU. Dengan data tersebut maka pemberian BSU bisa lebih tepat
sasaran," tuturnya.
Ketiga, Pemerintah juga seharusnya bisa memberikatahukan kepada seluruh masyarakat pekerja
yang memang di PHK pada masa PPKM ini, dirumhakna tanpa upah atau dipotong upahnya
sehingga mereka bisa mendaftarkan diri sebagai penerima BSU. Tentunya akan dicek
kebenarannya, dan bila memang benar maka dapat menerima BSU. Hal ini dilakukan di Program
Kartu Prakerja dengan mendaftarkan diri, yang tentunya akan dicek kebenarannya.

"Tentunya dengan mendatangi perusahaan atau mendapat laporan dari pekerja yang terdampak,
Kementerian Ketenagakerjaan dapat mengupdate data pekerja di Sisnaker sehingga ke depan
Kementerian Ketenagakerjaan memiliki data pekerja, tidak lagi hanya berharap dari data BPJS
Ketenagakerjaan," jelasnya.

Keempat, pihaknya berharap Pemerintah memberikan BSU tidak hanya kepada pekerja formal
yang terdampak tetapi juga kepada pekerja informal seperti pekerja di mall-mall yang saat PPKM
ditutup dan mereka tidak bisa bekerja. Tentunya dengan tidak bekerja maka upahnya akan
dipotong atau malah tidak dibayarkan karena upah harian.

Pemerintah bisa mendapatkan data penyewa di mall-mal sehingga bisa mendapatkan data
pekerja di sana. Demikian juga dengan toko-toko yang ditutup karena PPKM Darurat sehingga
pekerjanya dirumahkan, ini juga harus menjadi sasaran BSU. Termasuk juga pekerja online
seperti ojek online, dan sebagainya yang memang terdampak PPKM Darurat tersebut.

"Termasuk yang disasar adalah pekerja informal, pekerja migran dan pekerja jasa konstruksi
yang terdafatar di BPJS Ketenagakerjaan yang memang terdampak," imbuhnya.

Terakhir, terkait dengan proses pemberian BSU yang disalurkan melalui nomor rekening, bila
memang pekerja yang terdampak dan ditetapkan sebagai penerima BSU tidak memiliki nomor
rekening, sebaiknya Pemerintah memiliki alternatif menyalurkannya via Kantor Pos dengan tetap
menjaga protokol Kesehatan.

"Saya berharap Pemerintah bisa lebih adil dalam memberikan BSU Ini sehingga BSU benar-benar
tepat sasaran dan akan membantu pekerja yang terdampak atas adanya PPKM darurat,"
pungkasnya.

279