Page 302 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 302
KEMNAKER TERUS MATANGKAN KEBIJAKAN PROGRAM BSU 2021
Menaker Ida Fauziyah menegaskan hingga saat ini pihaknya masih terus mematangkan
kebijakan penyaluran bantuan BSU bagi pekerja/buruh tahun ini.
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan hingga saat ini pihaknya masih
terus mematangkan kebijakan penyaluran bantuan subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh, atau
Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh tahun ini.
Kebijakan sebagai upaya membantu mengatasi dampak sektor ketenagakerjaan akibat pandemi
Covid-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Melalui kebijakan penyaluran BSU 2021 yang diluncurkan ke publik pada Rabu (21/7/2021)
malam, kata Ida Fauziyah, diharapkan dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) dan membantu pekerja/buruh yang dirumahkan atau berkurang gajinya karena
pembatasan jam kerja.
"Upaya ini tidak lain agar tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita
tekan," katanya di Jakarta.
Sebagai salah satu pelaksana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kemnaker, kata
Menaker Ida, sejak 2020 lalu telah menggulirkan empat program PEN dan menyentuh langsung
sektor ketenagakerjaan di Indonesia.
Pertama, program BSU yang telah diberikan kepada 12,2 juta orang. Kedua, program kartu
prakerja yang menyasar pada 5,5 juta orang. Ketiga, program bantuan produktif usaha mikro
yang mencapai 12 juta orang. Keempat, berbagai program padat karya di kementerian/lembaga
yang menyasar 2,6 juta orang.
"Keempat program tersebut merupakan wujud keseriusan Kemnaker sebagai salah satu
pelaksana program PEN yang terus berupaya keras menanggulangi dampak pandemi Covid-19
di sektor ketenagakerjaan," kata Menaker Ida.
Menaker Ida Fauziyah menambahkan, pihaknya juga banyak meluncurkan progran dalam
penanganan dampak Covid-19 tahun lalu, yakni pelatihan vokasi dengan metode blended
training yang mencapai 121 ribu orang, pelatihan peningkatan produktivitas bagi 11 ribu tenaga
kerja, serta sertifikasi kompetensi yang mencapai hampir 750 ribu orang.
Program lainnya terkait jaring pengaman perluasan kesempatan kerja seperti program
wirausaha, padat karya, dan inkubasi bisnis yang total mencapai 322 ribu orang.
Tak ketinggalan, Kemnaker juga melakukan jejaring kerja sama penempatan tenaga kerja di
tengah pandemi, dengan berhasil menempatkan 948 ribu tenaga kerja di dalam maupun di luar
negeri.
"Jika kita total upaya Pemerintah memitigasi dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan tadi
jumlahnya bisa mencapai 34,6 juta orang, melebihi penduduk usia kerja terdampak Covid-19,
yang menurut survei BPS mencapai 29,12 juta orang," ujarnya.
Menaker Ida menjelaskan, untuk memastikan investasi dapat menyerap tenaga kerja secara
optimal, maka Pemerintah telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan
perizinan investasi. Hal ini diperlukan agar investasi yang bisa dilakukan benar-benar sesuai
kebutuhan dan keunggulan karakteristik masing-masing daerah, serta bisa memberikan
kontribusi maksimal bagi pembangunan termasuk, dalam hal penyerapan tenaga kerja.
"Pemerintah juga menjalankan strategi kolaborasi lintas sektoral dalam hal pengembangan
investasi, yaitu dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional yang dalam pelaksanaannya
301
