Page 305 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 305

"Pelaku  ini  membuat  data  diri  korban  yang  baru.  Kartu  keluarga  korban  dipalsukan.  Aslinya
              kelahiran 15 Februari 2004, diubah tahunnya menjadi 1998," ujarnya.
              Usai membuat data diri yang baru, pelaku langsung membawa korban ke lokasi penampungan.
              Untuk  pengurusan  paspor  dan  visa  keberangkatan  juga  demikian.  Statusnya  bukan  PMI
              melainkan sebagai pelancong.

              "Pembuatan paspor dan visa-nya itu di Sumbawa," ucap dia.

              Hari Brata turut menjelaskan bahwa modus yang demikian diduga turut dilakukan pelaku untuk
              korban lainnya. Dari sekian banyak PMI yang berada di bawah naungan pelaku, 70 diantaranya
              terungkap sudah berangkat secara ilegal ke wilayah Timur Tengah.

              "Mereka berangkat dengan visa pelancong bukan tenaga kerja," kata Hari Brata.

              Kemudian 50 orang lainnya termasuk korban PU, lanjut Hari, masih dalam proses administrasi
              dalam pembuatan paspor dan visa di kantor imigrasi. Ada sebagian diantaranya yang dikatakan
              Hari telah ditampung di Jakarta.

              Terkait  dengan  hal  tersebut,  dia  menegaskan  bahwa  pihaknya  akan  menyelidiki  keberadaan
              tempat penampungan di Jakarta yang diduga masih satu jaringan dengan pelaku.

              Munculnya jaringan LS di Jakarta dikuatkan dengan adanya keuntungan yang didapatkan dalam
              setiap perekrutan PMI. Imbalan yang diterima pelaku, mencapai Rp12 juta per kepala.

              "Jadi kasus ini akan terus kita kembangkan. Kami bergerak mulai dari hulu di sini dan tentunya
              akan berkembang sampai ke lokasi di Jakarta," ujarnya.

              Lebih lanjut, kini LS telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan di Rutan Polda
              NTB. Dalam statusnya, LS disangkakan Pasal 6, Pasal 10, dan atau Pasal 11 Undang-Undang RI
              Nomor  21/2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  dengan
              ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda Rp600 juta.
              (antara/jpnn).



































                                                           304
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310