Page 316 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 316
Judul Beberapa hal yang harus dikritisi dalam kebijakan bantuan subsidi upah
Nama Media kontan.co.id
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/beberapa-hal-yang-harus-dikritisi-
dalam-kebijakan-bantuan-subsidi-upah
Jurnalis Ratih Waseso
Tanggal 2021-07-23 13:28:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah akan memberikan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk mendukung daya beli
pekerja yang terdampak akibat adanya PPKM Darurat yang diperpanjang. Sekretaris Jenderal
Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, dengan
perpanjangan BSU diharapkan pekerja yang terdampak akan memiliki dana untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan, kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan
kerja dengan pekerjanya, serta membantu pekerja yang dirumahkan.
BEBERAPA HAL YANG HARUS DIKRITISI DALAM KEBIJAKAN BANTUAN SUBSIDI
UPAH
Pemerintah akan memberikan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk mendukung daya beli
pekerja yang terdampak akibat adanya PPKM Darurat yang diperpanjang. Sekretaris Jenderal
Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, dengan
perpanjangan BSU diharapkan pekerja yang terdampak akan memiliki dana untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya.
"Menurut saya, atas rencana pemberian BSU ini, ada beberapa hal yang perlu dikritisi, pertama,
seharusnya Pemerintah memberikan bantuan kepada pekerja yang memang terdampak seperti
pekerja yang ter-PHK, pekerja yang dirumahkan tanpa upah atau pekerja yang dirumahkan
dipotong upahnya," jelas Timboel dalam keterangan resminya, Jumat (23/7).
Pasalnya, jika Pemerintah memberikan BSU kepada peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, artinya
peserta tersebut masih membayar iuran, dimana peserta tersebut masih mendapatkan upah dari
pengusaha.
"Mengapa memberikan bantuan kepada yang masih menerima upah, sementara banyak pekerja
yang di PHK, dirumahkan tanpa upah atau dipotong upahnya. Saya kira Pemerintah harus adil
kepada pekerja yang benar-benar terdampak," imbuhnya.
315
