Page 317 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Timboel menambahkan, apabila Pemerintah tetap menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan,
justru yang diberikan BSU adalah peserta yang nonaktif. Dimana jika peserta kalau nonaktif
berarti tidak bayar iuran lagi, yang artinya pekerja tidak mendapatkan upah lagi.

Kedua, mengingat masih banyaknya pekerja formal yang belum didaftarkan ke BPJS
Ketenagakerjaan maka seharusnya pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah melakukan
upaya secara proaktif menghubungi perusahaan, sehingga benar-benar mendapatkan data
pekerja yang terdampak.

"Jadi seluruh pekerja, yang sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau belum, yang
terdampak akan mendapatkan BSU. Dengan data tersebut maka pemberian BSU bisa lebih tepat
sasaran," ujar Timboel.

Ketiga, Pemerintah juga seharusnya bisa memberitahukan kepada seluruh masyarakat pekerja
yang memang di PHK pada masa PPKM ini, dirumahkan tanpa upah atau dipotong upahnya,
sehingga mereka bisa mendaftarkan diri sebagai penerima BSU. Kemudian dilakukan pengecekan
validitasnya, dan bila memang benar maka pekerja tersebut dapat menerima BSU.

"Tentunya dengan mendatangi perusahaan atau mendapat laporan dari pekerja yang terdampak,
Kementerian Ketenagakerjaan dapat mengupdate data pekerja di Sisnaker sehingga ke depan
Kementerian Ketenagakerjaan memiliki data pekerja, tidak lagi hanya berharap dari data BPJS
Ketenagakerjaan," jelas Timboel.

Keempat, OPSI berharap Pemerintah memberikan BSU tidak hanya kepada pekerja formal yang
terdampak tetapi juga kepada pekerja informal seperti pekerja di mall-mall yang saat PPKM
ditutup. Termasuk juga pekerja seperti ojek online, dan lainnya yang memang terdampak PPKM
Darurat, serta pekerja informal, pekerja migran dan pekerja jasa konstruksi yang terdaftar di
BPJS Ketenagakerjaan yang terdampak.

Kelima, terkait dengan proses pemberian BSU yang disalurkan melalui nomor rekening. Jika
pekerja yang terdampak dan ditetapkan sebagai penerima BSU tidak memiliki nomor rekening,
sebaiknya Pemerintah memiliki alternatif menyalurkannya via Kantor Pos dengan tetap menjaga
protokol Kesehatan.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kebijakan BSU
dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta
membantu pekerja yang dirumahkan.

Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp 8 triliun. Ida menyebut, proses screening data yang sesuai dengan kriteria
masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Adapun besaran BSU yang diberikan kepada
pekerja/buruh sebesar Rp 1 juta diberikan sekaligus melalui transfer bank.

Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang
menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi
Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun
2021.

Adapun, kriteria kerja/buruh yang mendapat BSU di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI);
pekerja/buruh penerima upah; dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang
masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona PPKM IV sesuai dengan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021. Kriteria
selanjutnya, peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan

316