Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengusulkan
diadakan pembahasan lebih teknis terkait konsep One Channel System dan pengklasifikasian
jabatan. Hal itu pula yang mengakibatkan pembahasan draf pembaharuan MoU Rekrutmen dan
Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia memakan waktu lama.

Disebut Anwar, Kemnaker, Kemlu, BP2MI, dan perwakilan Indonesia telah mengadakan
pertemuan virtual dengan Kementerian Sumber Manusia Malaysia guna mendiskusikan hal-hal
yang selama ini tertunda dibahas pada draf pembaharuan.

Menurutnya, ada tujuh poin penting yang menjadi pembahasan menyangkut kerja sama bilateral
Indonesia dan Malaysia. Pertama, konsep One Channel System (OCS). Ide dasar dari One
Channel System adalah mengurangi biaya penempatan dan menyederhanakan prosedur
penempatan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di kedua negara, termasuk pada
penggunaan sistem daring yang menyediakan basis data terkait permintaan pekerjaan, pemberi
kerja, dan ketersediaan tenaga kerja di sektor domestik.

"Indonesia dan Malaysia akan melakukan integrasi sistem IT untuk implementasi OCS, serta akan
melakukan pertemuan teknis guna membahas proses bisnis OCS," kata Anwar.

Kedua, konsep One Maid One Task. Untuk konsep ini, Malaysia mengusulkan agar 1 orang
Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik bekerja pada satu keluarga dengan jumlah
anggota keluarga maksimal 6 orang. Deskripsi pekerjaan pun dipastikan tercantum rinci pada
dokumen perjanjian kerja.

Ketiga, standar minimum gaji bagi PMI sektor domestik di Malaysia. Indonesia sendiri
mengusulkan agar standar minimum gaji bagi PMI sebesar RM1,500.

Keempat, asuransi bagi pekerja PMI sektor domestik di Malaysia. Malaysia telah
mengamandemen aturan terkait asuransi sehingga kepesertaan asuransi juga mencakup pekerja
migran sektor domestik.
Kelima, perpanjangan izin kerja dan kontrak kerja. Malaysia saat ini memiliki program
REKALIBRASI di mana pemberi kerja dapat mendaftarkan pekerja untuk mengubah status dari
legal menjadi ilegal. Pemri juga meminta agar ada tindakan tegas dari pemerintah Malaysia
kepada para pemberi kerja setempat yang sengaja mempekerjakan PMI Domestik secara ilegal.
Keenam, pemeriksaan kesehatan PMI. Indonesia mengusulkan agar pemeriksaan kesehatan
dilakukan hanya satu kali, yaitu sebelum keberangkatan ke Malaysia untuk mengurangi beban
biaya penempatan.

"Mengingat saat ini pemeriksaan kesehatan dilakukan dua kali, yaitu sebelum keberangkatan ke
Malaysia dan setelah ketibaan PMI di Malaysia," ujar Anwar.

Ketujuh, akses kekonsuleran. Malaysia menjamin bahwa perwakilan Indonesia memiliki akses
kekonsuleran kepada PMI di Malaysia, sedangkan Indonesia meminta agar klausul terkait akses
kekonsuleran tetap masuk ke dalam draf MoU.

(rea)

34