Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 36
Judul Belum Ada Laporan TKA Masuk Surabaya Selama PPKM
Nama Media jawapos.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://www.jawapos.com/surabaya/24/07/2021/belum-ada-laporan-
tka-masuk-surabaya-selama-ppkm/
Jurnalis mar/c6/jun
Tanggal 2021-07-24 16:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Tenaga kerja asing (TKA) menjadi perhatian di tengah melonjaknya kasus baru Covid-19. Pemkot
Surabaya pun memastikan belum ada laporan TKA yang masuk selama penerapan PPKM darurat.
Pemkot sudah berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya. Itu disampaikan
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Surabaya Achmad Zaini Kamis (22/7). "Selama PPKM
ini, saya tidak mendapat laporan,'' kata Zaini. Disampaikan, pihaknya memang tidak berwenang
untuk mendata laporan TKA yang masuk ke wilayah Surabaya. Itu adalah kewenangan pihak
imigrasi. Kecuali jika ada yang melapor mengenai urusan pekerjaannya. Selain itu, pihaknya
melakukan pengawasan atas keberadaan TKA. ''Kedatangan TKA yang pasti urusan imigrasi.
Kalau pemkot, jika orang asing enggak lapor kan tidak akan pernah tahu,'' imbuhnya.
BELUM ADA LAPORAN TKA MASUK SURABAYA SELAMA PPKM
JawaPos .com - Tenaga kerja asing (TKA) menjadi perhatian di tengah melonjaknya kasus baru
Covid-19. Pemkot Surabaya pun memastikan belum ada laporan TKA yang masuk selama
penerapan PPKM darurat. Pemkot sudah berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus
Surabaya.
Itu disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Surabaya Achmad Zaini Kamis
(22/7). "Selama PPKM ini, saya tidak mendapat laporan,'' kata Zaini.
Disampaikan, pihaknya memang tidak berwenang untuk mendata laporan TKA yang masuk ke
wilayah Surabaya. Itu adalah kewenangan pihak imigrasi. Kecuali jika ada yang melapor
mengenai urusan pekerjaannya. Selain itu, pihaknya melakukan pengawasan atas keberadaan
TKA. ''Kedatangan TKA yang pasti urusan imigrasi. Kalau pemkot, jika orang asing enggak lapor
kan tidak akan pernah tahu,'' imbuhnya.
Di sisi lain, setelah ramai menjadi sorotan, pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan
HAM mengeluarkan kebijakan untuk memperluas pembatasan terhadap orang asing yang
diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia.
35