Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Seperti diberitakan, pemerintah tengah mematangkan kebijakan penyaluran kembali bantuan
subsidi upah bagi pekerja yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya selama PPKM Darurat
tahun ini.

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menyatakan kesiapan badan tersebut untuk
mendukung pemerintah dalam menyukseskan penyaluran BSU. Namun, Anggoro menuturkan
hingga kini badan tersebut masih menunggu regulasi BSU dari pemerintah.

Regulasi tersebut akan mengatur syarat dan kriteria peserta BP Jamsostek yang berhak
mendapatkan BSU, seperti kelompok dan segmen pekerja, tanggal kepesertaan aktif, besaran
upah maksimum, kategori jenis industri dan wilayah terdampak, serta besaran BSU yang akan
diterima.

"Kami siap mendukung pemerintah menyalurkan BSU. Sebagai mitra penyedia data, sebelumnya
juga kami telah menyampaikan usulan-usulan alternatif penerima BSU. Tentunya data yang akan
kami serahkan sesuai regulasi yang akan ditetapkan," tuturnya dalam rilis yang diterima di
Jakarta, Sabtu (24/7/2021).

Dia juga menyatakan, pengalaman BSU sebelumnya akan membantu BP Jamsostek dalam
menyajikan data yang lebih baik. Pada 2020, BP Jamsostek telah menyerahkan data kepada
pemerintah 12,4 juta pekerja dari sekitar 413 ribu perusahaan.
Anggoro meminta perusahaan atau pemberi kerja memastikan hak seluruh pekerjanya untuk
terdaftar di BP Jamsostek terpenuhi sesuai regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek)
karena perlindungan sosial penting di tengah pandemi. Pemerintah selalu menggunakan data
kepesertaan tersebut untuk penyaluran bantuan, seperti BSU.

Sementara itu, para pekerja juga dapat langsung mengecek status kepesertaan melalui aplikasi
mobile BPJSTKU yang dapat diunduh di mobile store Android dan IOS. Pekerja juga dapat
bertanya langsung kepada bagian sumber daya manusia perusahaan masing-masing, apakah
sudah menjadi peserta atau peserta aktif dan berhak atas BSU sesuai kriteria.

"Dengan tertib kepesertaan, perusahaan telah memastikan perlindungan bagi pekerjanya di
masa pandemi ini. BSU ini merupakan nilai tambah sebagai peserta BP Jamsostek. Pastikan
pekerja mendapatkan haknya untuk meringankan beban mereka," ujar Anggoro.
Dalam kesempatan terpisah sebelumnya, pemerintah memastikan akan menyiapkan anggaran
BSU senilai Rp1 juta kepada para pekerja yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan jumlah calon penerima BSU kemungkinan
mencapai 8 juta orang buruh atau pekerja.

Kebijakan penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi upah tersebut, kata Ida, diharapkan
dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan membantu pekerja yang
dirumahkan atau berkurang gajinya karena pembatasan jam kerja.

40