Page 375 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 375
Judul Penyaluran BSU Lewat Data BPJS Ketenagakerjaan Salah Sasaran dan
Tak Optimal
Nama Media suara.com
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/07/23/105940/penyaluran-bsu-
lewat-data-bpjs-ketenagakerjaan-salah-sasaran-dan-tak-optimal
Jurnalis Iwan Supriyatna
Tanggal 2021-07-23 10:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Pemerintah akan memberikan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk mendukung daya beli
pekerja yang terdampak akibat adanya PPKM Darurat yang diperpanjang. Skema pemberian BSU
ini akan diberikan kepada peserta aktif yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan upah Rp
3,5 juta atau upah di bawah Rp 3,5 juta. Nilainya Rp 500 ribu selama 2 bulan, jadi totalnya Rp
1 juta yang akan diberikan sekaligus.
PENYALURAN BSU LEWAT DATA BPJS KETENAGAKERJAAN SALAH SASARAN DAN
TAK OPTIMAL
Pemerintah akan memberikan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk mendukung daya beli
pekerja yang terdampak akibat adanya PPKM Darurat yang diperpanjang.
Skema pemberian BSU ini akan diberikan kepada peserta aktif yang terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan dengan upah Rp 3,5 juta atau upah di bawah Rp 3,5 juta. Nilainya Rp 500 ribu
selama 2 bulan, jadi totalnya Rp 1 juta yang akan diberikan sekaligus.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, ada beberapa
hal yang perlu dikritisi terkait wacana pemberian BSU ini.
Seharusnya Pemerintah memberikan bantuan kepada pekerja yang memang terdampak seperti
pekerja yang terPHK, pekerja yang dirumahkan tanpa upah atau pekerja yang dirumahkan atau
dipotong upahnya.
"Kalau Pemerintah memberikan BSU kepada peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, berarti peserta
tersebut masih membayar iuran, dan ini artinya juga peserta tersebut masih mendapatkan upah
dari pengusaha," kata Timboel dalam dalam keterangan persnya, Jumat (23/7/2021).
"Mengapa memberikan bantuan kepada yang masih menerima upah, sementara banyak pekerja
yang diPHK, dirumahkan tanpa upah atau dipotong upahnya. Saya kira Pemerintah harus adil
kepada pekerja yang benar-benar terdampak," tambahnya.
374
