Page 376 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 376
Oleh karenanya, bila Pemerintah tetap menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan, justru yang
diberikan BSU adalah peserta yang nonaktif, karena kalau nonaktif berarti tidak bayar iuran lagi,
yang artinya pekerja tidak mendapatkan upah lagi.
Lagi pula kalau pekerja yang masih mendapat upah diberikan BSU maka dana tersebut
kemungkinan ditaruh di tabungan sehingga tidak dibelanjakan, bila diberikan kepada pekerja
yang terdampak maka akan dibelanjakan.
"Dengan dibelanjakan maka akan mendukung konsumsi masyarakat secara agregat untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi," ucapnya.
Mengingat masih banyaknya pekerja formal yang belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan
maka seharusnya Pemerintah (pusat dan daerah) bisa melakukan upaya secara proaktif
menghubungi perusahaan sehingga benar-benar mendapatkan data pekerja yang terdampak.
"Jadi seluruh pekerja, yang sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau belum, yang
terdampak akan mendapatkan BSU. Dengan data tersebut maka pemberian BSU bisa lebih tepat
sasaran," usulnya.
Pemerintah juga seharusnya bisa memberikatahukan kepada seluruh masyarakat pekerja yang
memang di PHK pada masa PPKM ini, dirumhakna tanpa upah atau dipotong upahnya sehingga
mereka bisa mendaftarkan diri sebagai penerima BSU.
"Tentunya akan dicek kebenarannya, dan bila memang benar maka dapat menerima BSU. Hal
ini dilakukan di Program Kartu Prakerja dengan mendaftarkan diri, yang tentunya akan dicek
kebenarannya," katanya.
375
