Page 422 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Angin segar akhirnya datang untuk para pekerja migran Indonesia di Malaysia. Pemerintah kedua
negara menyepakati konsep One Channel System untuk perlindungan dan penyederhanaan
sistem pekerja migran indonesia di Negeri Jiran tersebut.

Kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan bilateral perwakilan pemerintah kedua negara pada
Jumat pekan lalu, 23 Juli 2021. Dua delegasi negara bertemu secara virtual dalam rangka
pembahasan draf nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) on the
Recruitment and Employment of Indonesian Domestic Migrant Workers in Malaysia. Pertemuan
juga sepakat menugaskan pejabat tinggi pemerintah kedua negara membahas lebih lanjut teknis
One Channel System.

"Usulan Pemerintah RI terkait konsep One Channel System dan pengklasifikasian jabatan masih
perlu dibahas lebih teknis oleh kedua negara. Hal inilah yang mengakibatkan pembahasan draf
pembaharuan MoU domestik Indonesia - Malaysia memakan waktu cukup lama" ujar Anwar
Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI saat memimpin delegasi Indonesia
pada pertemuan virtual pada Jumat pekan lalu itu.

Ide dasar dari One Channel System adalah untuk mengurangi biaya penempatan dan
menyederhanakan prosedur penempatan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di
kedua negara. "Hal tersebut mencakup penggunaan suatu sistem online yang menyediakan basis
data terkait permintaan pekerjaan, pemberi kerja, dan ketersediaan tenaga kerja di sektor
domestik, "ujar Anwar Sanusi. "Indonesia dan Malaysia akan melakukan integrasi sistem IT untuk
implementasi OCS, serta akan melakukan pertemuan teknis guna membahas proses bisnis OCS."

Pemerintah Indonesia sejatinya sudah mengusulkan gagasan ini pada September 2016, tapi jalan
di tempat. Presiden Joko Widodo kemudian melontarkan kembali ide tersebut saat menerima
kunjungan kenegaraan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia, di Istana
Kepresidenan Jakarta, awal Februari 2021, Setelah itu, delegasi pemerintah kedua negara
menggelar pertemuan maraton membahas konsep itu.

Adapun menyangkut lamanya pembahasan draf MoU kerja sama, menurut Anwar Sanusi, karena
pemerintah Indonesia dan Malaysia harus membahas hati-hati hal-hal yang menjadi pending
issues. Selama proses pembahasan, pemerintah Indonesia diwakili Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI, Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI). Adapun pemerintah Malaysia diwakili Kementerian Sumber Daya Manusia
dan Kementerian Luar Negeri.

Selain konsep One Channel System (OCS), Ada enam poin penting lain yang dibahas pemerintah
kedua negara dalam pertemuan bilateral Indonesia dan Malaysia. Pertama mengenai konsep
One Maid One Task. Dalam konsep ini, Malaysia mengusulkan agar satu orang pekerja migran
Indonesia domestik akan bekerja pada satu keluarga dengan jumlah anggota keluarga maksimal
enam orang. "Deskripsi pekerjaan pekerja migran Indonesia tersebut akan tertera secara rinci
dalam dokumen perjanjian kerja, "ujar Anwar, Poin pembahasan kedua menyangkut standar
minimum gaji bagi pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia, Indonesia
mengusulkan agar standar minimum gaji bagi PMI sebesar RM 1,500.

Pembahasan ketiga soal asuransi bagi pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia.
Malaysia telah mengamandemen aturan terkait asuransi sehingga kepesertaan asuransi juga
mencakup pekerja migran sektor domestik. Adapun yang kelima mengenai perpanjangan izin
kerja dan kontrak kerja. Malaysia saat ini memiliki program Rekalibrasi sehingga pemberi kerja
bisa mendaftarkan pekerja migrannya yang berstatus ilegal untuk memperoleh izin kerja,
sehingga mereka dapat berubah status menjadi pekerja legal.
Poin kelima adalah pembahasan pemeriksaan. Pemerintah Indonesia mengusulkan agar
pemeriksaan kesehatan dilakukan hanya satu kali, yaitu sebelum keberangkatan ke Malaysia

421