Page 425 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

BANTUAN UPAH KORBAN WABAH

Guna meringankan pekerja yang terimbas pandemi Covid-19, pemerintah akan kembali
mengucurkan bantuan subsidi upah atau BSU. Pemerintah berharap bantuan ini dapat mencegah
terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor usaha swasta dan juga membantu
ekonomi para pekerja dan buruh yang di rumahkan atau mereka yang gajinya dipotong karena
pembatasan jam kerja atau kebijakan perusahaan karena imbas pandemi.

"Upaya ini tidak lain agar tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita
tekan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ri Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis, 22 Juli 2021. Saat ini,
Kementerian Ketenagakerjaan masih terus mematangkan kebijakan penyaluran bantuan
pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja dan buruh atau bantuan subsidi upah
(BSU) bagi pekerja dan buruh pada tahun 2021 ini.

Kebijakan ini merupakan upaya membantu meringankan sektor ketenagakerjaan akibat dampak
buruk pandemi COVID-19 di gelombang kedua, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM level 4 yang berlaku 3-25 Juli 2021. Kementerian
Ketenagakerjaan mengumumkan kebijakan bantuan subsidi upah (BSU) pada Rabu, 21 Juli 2021.

Pemerintah akan menggelontorkan bantuan sebesar Rp 1 juta kepada pekerja yang terimbas
PPKM Darurat atau PPKM Level 4 di masa pandemi Covid-19. Adapun penerima subsidi gaji
merupakan peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah
di bawah Rp 3,5 juta, sesuai upah terakhir yang diberikan pemberi kerja kepada BPJS
ketenagakerjaan. Bila pekerja di wilayah PPKM besar upah minimum kabupaten

Selain itu, peserta yang berhak menerima subsidi gaji adalah yang memiliki rekening bank yang
aktif. "Dan kami mengusulkan hanya diberikan kepada pekerja yang berada di level 4 sesuai
dengan instruksi Menteri Dalam Negeri," ujar Menteri Ida Fauziyah. Pekerja atau buruh yang
memperoleh subsidi upah adalah warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk
kependudukan (NIK) dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang aktif di
BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan per Juni 2021.
Pemerintah juga menetapkan hanya pekerja di sektor yang terdampak PPKM yang akan
memperoleh subsidi upah. Sejumlah sektor itu antara lain industri barang konsumsi,
perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri properti
dan real estate. Bantuan pemerintah berupa subsidi gaji itu, disalurkan oleh bank penyalur
kepada rekening penerima bantuan pemerintah, melalui bank-bank BUMN yang dihimpun dari
Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Pemerintah membidik sebanyak 8 juta pekerja
sebagai target penerima bantuan subsidi upah tersebut. Dengan begitu, anggaran yang
dibutuhkan sebesar Rp 8 triliun.

Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Ketenagakerjaan semenjak
tahun 2020 lalu telah menggulirkan empat program yang menyentuh langsung sektor
ketenagakerjaan di Indonesia. Program pertama adalah bantuan subsidi upah atau BSU yang
telah diberikan kepada Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan RI 12,2 juta orang. Kedua adalah
program kartu prakerja yang menyasar pada 5,5 juta orang. Sedangkan yang ketiga merupakan
program bantuan produktif usaha mikro yang mencapai 12 juta sasaran. Adapun yang keempat
adalah berbagai program padat karya di kementerian atau lembaga yang menyasar 2,6 juta
orang.

"Keempat program tersebut merupakan wujud keseriusan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai
salah satu pelaksana program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang terus berupaya keras
menanggulangi dampak pandemi GOVID-19 di sektor ketenagakerjaan," kata Menteri Ida
Fauziyah.

424