Page 430 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021
P. 430
jumlah karyawan perusahaan alih daya yang terkena PHK, baik yang merupakan anggota KSBSI
maupun bukan, mencapai sekitar 20.000-an selama pandemi Covid-19 hingga Maret 2021 lalu.
SERIKAT PEKERJA: KARYAWAN PERUSAHAAN ALIH DAYA YANG KENA PHK PERLU
DIBERI BANTUAN
Pekerja perusahaan jasa alih daya atawa outsource menjadi salah satu pekerja yang paling
rentan terdampak pandemi Covid-19 dan efek gulirnya. Maklumlah, sektor-sektor seperti
misalnya pusat perbelanjaan, ritel, dan sebagainya yang kerap menggunakan jasa ini menjadi
salah dua sektor yang paling terpukul oleh efek gulir pagebluk Covid-19.
Alhasil, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mengintai para pekerja perusahaan jasa alih
daya. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban
mengungkapkan, jumlah karyawan perusahaan alih daya yang terkena PHK, baik yang
merupakan anggota KSBSI maupun bukan, mencapai sekitar 20.000-an selama pandemi Covid-
19 hingga Maret 2021 lalu.
“Itu data yang kami dapat dari beberapa sumber,” katanya ketika dihubungi Kontan.co.id,
Minggu (25/7).
Sayangnya, tidak semua karyawan perusahaan jasa alih daya yang terkena PHK terjamin hak-
hak ketenagakerjaannya. Hal ini umumnya terjadi pada karyawan-karyawan yang tidak
tergabung ke dalam serikat pekerja.
Di sisi lain, upaya untuk menuntut penjaminan hak-hak karyawan perusahaan alih daya yang
terkena PHK juga sulit dilakukan di masa pandemi Covid-19.
“Kalau dulu di masa normal, kita bisa nuntut ke mana-mana, karena ada juga perjanjian kerja
meski mereka outsourcing, kalau sekarang (pandemi Covid-19) kondisinya agak susah,” ujar Elly.
Risiko yang mengintai para pekerja perusahaan alih daya tidak hanya PHK semata.
Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono mengatakan, kontrak kerja
para karyawan alih daya kini semakin pendek. Jika dahulu rata-rata durasi kontrak alih daya 6 -
12 bulan, dalam situasi sekarang ini buruh kontrak/outsourcing banyak yang dikontrak 1-3 bulan
saja.
Selain itu, model pengupahannya juga mengandalkan sistem harian. Alhasil, buruh hanya dibayar
ketika masuk bekerja, tapi ketika pekerjaan sepi buruh tidak dipekerjakan dan upah tidak
dibayar.
“Buruh outsourcing yang terpapar Covid dan melakukan Isoman (isolasi mandiri), tidak
mendapat bantuan dari perusahaan tempat bekerja. Karena dianggap karyawan dari agen
outsourcing atau penyedia jasa tenaga kerja,” kata Kahar.
Di tengah kesulitan tersebut, Elly berharap agar bantuan subsidi umum (BSU) juga bisa
disalurkan kepada tenaga kerja alih daya yang terdampak PHK. Berikutnya, Elly juga berharap
agar setidaknya upah karyawan alih daya yang masih bekerja bisa dibayarkan sebagaimana
mestinya sesuai dengan jam dan beban kerja.
“Kecuali jam kerja dikurangi, hari kerja dikurangi, berarti kan wajar dong upah kita dikurangi
karena memang jam kerja dan beban kerja kita berkurang, tapi kalau misalnya jam kerja dan
beban kerja tidak dikurangi, apa haknya (perusahaan) memotong (upah),” kata Elly
429
