Page 433 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Kota Batu sendiri saat ini masuk dalam PPKM level 4. Penentuan zona itu mengacu pada Instruksi
Mendagri. Sehingga para pekerja yang terdampak kebijakan pemerintah itu, bakal menerima
BSU sesuai persyaratan.

Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-TK)
Kota Batu, Muji Dwi Leksono mengatakan, pihaknya masih menunggu instruksi resmi dari
pemerintah pusat terkait penyaluran BSU. Dimana sasaran penerima bantuan adalah para
pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan menerima upah di bawah Rp 3,5 juta.

"Kota Batu masuk dalam kriteria dan kami menunggu instruksi secara resmi terlebih dahulu,"
ujar Muji, Minggu (25/7/2021). Kesejahteraan pekerja ikut terdampak sejak PPKM darurat
diterapkan 3-20 Juli. Dan pemerintah kembali memperpanjang kebijakan itu dengan istilah baru
PPKM darurat level 3-4 hingga 25 Juli.

Sektor pariwisata yang menjadi andalan Kota Batu pun merana seiring pembatasan mobilitas
masyarakat. Destinasi wisata diharuskan tutup sejak PPKM darurat diberlakukan hingga kini.
Sedangkan jasa akomodasi, seperti bisnis perhotelan diperbolehkan beroperasi dengan batasan
maksimal kapasitas 50 persen. Sekalipun diperbolehkan beroperasi, tingkat okupansinya sangat
minim.

DPMPTSP-TK Kota Batu mencatat ada 1.104 pekerja yang dirumahkan. Dari jumlah itu 683 orang
diantaranya adalah warga Kota Batu. Sedangkan 421 orang sisanya merupakan warga luar Kota
Batu. Diketahui, sebagian besar pekerja yang dirumahkan bekerja di sektor industri pariwisata.

Saat ini para pekerja yang dirumahkan telah didata untuk diberi bantuan sosial. Muji
menerangkan, pekerja yang menerima bansos hanya warga Kota Batu sebanyak 486 orang dari
total 683 orang pekerja di sektor pariwisata.

"Namun dari jumlah tersebut tidak semuanya lolos verifikasi untuk memperoleh bansos. Yang
tidak lolos verifikasi karena bukan warga Kota Batu dan sebagian telah menerima bansos reguler
lainnya," kata Muji.

Penyaluran BSU yang diampu Kemenaker ini diatur dalam Peraturan Menaker. Dimana telah
ditetapkan pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi upah/upah bagi pekerja
buruh dalam penanganan dampak Covid-19 dan PPKM Tahun 2021.
BSU ini bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang digaungkan pemerintah
agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Serta untuk mencegah pengusaha memutuskan
hubungan kerja dengan pekerjanya, termasuk membantu pekerja yang dirumahkan. (Ananto
Wibowo-Januar Triwahyudi)

432