Page 458 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

Dia memastikan Pemerintah komit melindungi dunia usaha dan pekerja. Bagi dunia usaha.
Pemerintah sudah memberikan sejumlah dukungan seperti percepatan vaksinasi kepada
pekerja/buruh, yang bekerja pada sektor-sektor yang masih diperbolehkan beroperasi.
Pemerintah juga memperpanjang berbagai stimulus yang sebelumnya telah diberikan kepada
sektor industri, hingga memberikan bantuan produktif untuk usaha mikro terhadap UMKM
(Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Berbagai dukungan ini untuk mengatasi dampak Covid-19, agar perekonomian masyarakat tetap
bergerak seiring dengan pemulihan ekonomi nasional." kata Ida.

Sementara, bagi pekerja/buruh, lanjut Ida. saat ini Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)
sedang melakukan persiapan pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja/buruh
yang terdampak pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.

Menaker menerangkan, kebijakan BSU dikeluarkan Pemerintah untuk mencegah pengusaha
memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya. Serta, membantu pekerja yang dirumahkan
atau berkurang gajinya karena pembatasan jam kerja.

Saat ini, pihaknya sedang menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) untuk
pelaksanaan BSU, dan terus mematangkan koordinasi dengan semua pihak terkait.

"Pemberian BSU diharapkan juga mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat
kesejahteraan pekerja/buruh." katanya.

Menaker Ida menambahkan. Pemerintah juga akan memprioritaskan Kartu Prakerja bagi para
korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Pihaknya juga akan melangsungkan program reguler
perluasan kesempatan kerja yang juga membantu masyarakat di masa pandemi.

Kegiatan ini berupa program padat karya untuk 45 ribu orang, dan tenaga kerja mandiri melalui
wirausaha produktif untuk 100 ribu orang.

Melalui berbagai dukungan ini. Ida berharap pengusaha terus melakukan dialog secara bipartit
dengan pekerja/buruhnya untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Pengamat kebijakan ekonomi dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengimbau.
Pemerintah membuat kesepakatan dengan pengusaha untuk mengerem PHK.

"Kesepakatan bisa berupa stimulus bagi perusahaan dan BSU untuk karyawan, tapi dengan
syarat tidak boleh ada PHK. Karena, tahun lalu PHK tetap terjadi meski perusahaan sudah dikasih
stimulus," kata Trubus kepada Rakyat Menieka.

Agar BSU efektif. Trubus menyarankan data yang digunakan tidak hanya mengandalkan data
dari BPJS (Badan Perlindungan Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan saja. Tapi melibatkan
Pemerintah Daerah agar penyaluran BSU jadi lebih tepat sasaran. nov

457