Page 539 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JULI 2021

"Kami sepertinya masih seperti tahun yang lalu, memang nanti ada irisan guru honorer yang
juga sudah masuk dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya dihubungi Kompas.com,
Sabtu (24/7/2021).

Anwar menambahkan, hingga kini pemerintah melalui Kemenaker belum menargetkan jadwal
penyaluran BSU tersebut.

Namun sampai saat ini, pihaknya masih merancang regulasi sebagai acuan serta payung hukum
penyaluran bantuan subsidi gaji tersebut.

"Saat ini kami sedang menyelesaikan dasar regulasi yakni permenaker, juklak dan juknis dan
juga pembahasan lintas kementerian/lembaga. (Untuk target penyaluran) kita tidak mengenal
waktu mengejar agenda," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akhirnya mengeluarkan kembali kebijakan pemberian
bantuan subsidi gaji pada tahun ini.

Sebelumnya bantuan tersebut disalurkan pada 2020. Namun pemerintah menghentikan bantuan
tersebut pada awal 2021 karena tak ada alokasi anggaran. Kini, pemerintah mengungkapkan
bantuan subsidi gaji akan kembali diberikan untuk kepada pekerja yang terdampak kebijakan
PPKM.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa kebijakan BSU dikeluarkan untuk
mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu
pekerja yang dirumahkan.

Adapun kriteria pekerja/buruh yang mendapat BSU di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI),
pekerja/buruh penerima upah, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih
aktif di BPJS Ketenagakerjaan.
Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona PPKM Level 4 sesuai
dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021, peserta
dengan upah di bawah Rp 3,5 juta.

Selain itu penerima subsidi gaji yaitu pekerja/buruh pada sektor yang terdampak PPKM yakni
industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan),
transportasi, aneka industri, properti dan real estate. (Kompas.com/Ade Miranti Karunia)

538