Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2021
P. 12
masuk ke angkatan kerja, mencapai 7.99 juta orang. Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) Penyandang Disabilitas hanya sekitar 44 persen. Angka ini jauh di bawah angka
TPAK Nasional yang sebesar 69 persen.
Sedangkan, jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak 7,57 juta orang. Lalu jumlah
pengangguran terbuka penyandang disabilitas sebesar 247.000 orang dengan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3 persen. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja
penyandang disabilitas disebabkan oleh banyak faktor.
Di antaranya, ketersediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas yang lebih banyak di
sektor pelayanan, jasa dan ritel dibanding sektor industri, hambatan akan akses informasi yang
belum sepenuhnya inklusif, tingkat pendidikan dan keahlian tenaga kerja penyandang disabilitas
yang belum memenuhi kebutuhan, hingga hambatan akan ketersediaan'akomodasi dan
aksesibilitas di dunia kerja.
Tingkat pendidikan
Sementara, dari sisi pendidikan angkatan kerja penyandang disabilitas ini masih didominasi
dengan tingkat pendidikan rendah yaitu sebagian besar penyandang disabilitas' berpendidikan
Sekolah Dasar (SD). Tercatat, sebanyak 72,3 persen tamatan atau bahkan tidak pernah atau
lulus SD.
Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan serta ketidaksesuaian keterampilan yang dimiliki
dengan persyaratan jabatan dan kondisi kerja, membuat para penyandang disabilitas sulit untuk
mencari dan memperoleh pekerjaan yang layak.
"Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan telah mengambil langkah-langkah guna
mendorong penyerapan tenaga kerja disabilitas di DKI Jakarta termasuk percepatan penye-
langgaraan ULD bidang ketenagakerjaan," ujarnya.
Langkah yang dimaksud berupa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Perda) Nomor 10 Tahun
2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Pergub Nomor 107 Tahun 2014 tentang
Penyedia PJLP Penyandang Disabilitas, serta Instruksi Gubernur DKI Jakarta (Ingub) Nomor 2
Tahun 2018.
Kemudian, payung hukum perwujudan pembangunan ketenagakerjaan inklusi juga tertuang
dalam PP Nomor 60 tahun 2020, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 tahun 2020
tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. (faf)
11
