Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2021
P. 209

"Persoalan  ketenagakerjaan  saat  ini  juga  semakin  kompleks,"  katanya  pada  Acara  Rembug
              Nasional Vokasi dan Kewirausahaan dan Peresmian Penggunaan BLK Komunitas Tahun 2020 Se-
              Indonesia,   serta   Peresmian    Bank   Wakaf    Mikro    (BWM)    di   Pondok    Pesantren
              Cipasung,Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021).

              Wapres  mengatakan,  angka  pengangguran  masih  relatif  tinggi,  sementara  daya  saing  atau
              produktivitas tenaga kerja juga masih rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari
              2021 menunjukkan bahwa terdapat 19,1 juta tenaga kerja yang terdampak pandemi.

              Persoalan tersebut ditambah pula dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung
              terus meningkat setiap tahun, serta minimnya penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai,
              atau pernah mengikuti pelatihan kerja sehingga menyebabkan terjadinya mismatched skill .

              "Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi
              digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan termasuk industri dan
              ketenagakerjaan," jelasnya.
              Oleh  karenanya,  afirmasi  kebijakan  Pemerintah  yang  melibatkan  beragam  pemangku
              kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan tersebut.
              Tujuannya agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis dan berperan di era persaingan global
              yang ketat ini.
              Program Prioritas

              Pemerintah  telah  menetapkan  Pembangunan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  sebagai  program
              prioritas yang paling utama, karena faktor kualitas SDM menjadi kunci untuk memenangkan
              persaingan global. Tenaga kerja yang berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu negara
              terhadap  negara-negara  lainnya,  baik  dari  sisi  daya  tarik  investasi  maupun  produk  yang
              dihasilkan.

              Ketua  Dewan  Perimbangan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  ini  melanjutkan,  masih  relatif
              tingginya  angka  pengangguran  dan  rendahnya  daya  saing  antara  lain  disebabkan  oleh
              ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi yang mengikutinya. Untuk itu
              diperlukan konsep dan langkah perbaikan yang cepat, tepat, dan efisien sebagai fondasi yang
              penting untuk bisa bersaing terhadap negara lain di era teknologi digital saat ini.
              "Guna  mewujudkan  tenaga  kerja  yang  handal,  Pemerintah  tidak  bisa  bekerja  sendirian,
              diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, BUMN, swasta, Perguruan Tinggi dan lembaga riset,
              organisasi  kemasyarakatan,  termasuk  lembaga  keagamaan  seperti  pondok  pesantren  yang
              tersebar di berbagai pelosok daerah," jelasnya.

              Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com.




















                                                           208
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214