Page 217 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2021
P. 217

Di sisi lain, Wapres menilai daya saing atau produktivitas tenaga kerja Indonesia juga masih
              rendah.  Hal  itu  diperparah  dengan  pertumbuhan  angkatan kerja baru yang  cenderung  terus
              meningkat setiap tahunnya. Sementara, penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai masih
              minim.

              "Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi
              digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan termasuk industri dan
              ketenagakerjaan," ujar Wapres dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan Balai
              Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2020 di Tasikmalaya, Selasa (8/6/2021).

              Maruf  menegaskan,  rendahnya  daya  saing  atau  produktivitas  akan  menyebabkan  angka
              pengangguran  semakin  tinggi.  Pasalnya,  tenaga  kerja  dinilai  tidak  siap  dalam  beradaptasi
              terhadap perubahan yang ada.

              "Masih relatif tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing antara lain disebabkan
              oleh  ketidaksiapan  untuk  beradaptasi  terhadap  perubahan  dan  disrupsi  yang  mengikutinya,"
              tegas dia.

              Karena itu, Wapres mengatakan diperlukan konsep dan langkah perbaikan yang cepat, tepat,
              dan efisien sebagai fondasi untuk bisa bersaing terhadap negara lain di era teknologi digital saat
              ini.
              "Tantangan  nyata  yang  dihadapi  dalam  melaksanakan  langkah-langkah  strategis  untuk
              menyiapkan SDM yang mampu bersaing secara global adalah kemampuan di bidang teknologi
              digital seperti big data, artificial intelligence (AI) dan internet of things (IOT)," paparnya.

              Menurutnya  saat  ini  pemerintah  membuat  afirmasi  kebijakan  yang  melibatkan  beragam
              pemangku kepentingan. "Guna mewujudkan tenaga kerja yang handal, Pemerintah tidak bisa
              bekerja sendirian. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, BUMN, swasta, perguruan tinggi
              dan lembaga riset, organisasi kemasyarakatan. Termasuk lembaga keagamaan seperti pondok-
              pondok pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah," pungkasnya.

              (fai).
































                                                           216
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222