Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2021

"PMI merupakan orang kita yang memenuhi syarat yang punya kompetensi yang memenuhi
persyaratan seluruhnya untuk bekerja di luar negeri" ujar Syam lebih lanjut.
Mantan Walikota Padang Panjang itu juga menyatakan bahwa sebelumnya banyak berita negatif
tentang TKI yang bekerja di luar negeri seperti yang ada di Malaysia dan Arab Saudi. Hal tersebut
dikarenakan UU yang lama tidak melibatkan tugas dan fungsi peranan pemerintah baik itu
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota hingga pemerintah desa dalam
melakukan perlindungan tenaga kerja indonesia.

"Hal tersebut menjadikan peranan swasta yang lebih dominan dalam mengelola tenaga kerja ke
luar negeri," jelasnya.

Sementara itu, Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Antonius Benny Susetyo sebagai Narasumber pada kesempatan ini menyatakan bahwa Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI memperkuat posisi pemerintah untuk melindungi
para PMI. Dengan adanya perubahan paradigma tersebut menempatkan nilai kemanusiaan
menjadi sangat penting yang memberikan posisi yang terhormat pada PMI.

"Undang-Undang yang sekarang saat ini sebenarnya merupakan aktualisasi dari nilai pancasila
dalam kebijakan publik dimana nilai kemanusiaan mendapat tempat" ujar pria yang akrab disapa
Romo Benny ini.
lebih lanjut Romo Benny menyatakan bahwa pentingnya UU tersebut menunjukkan bahwa
negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada warga negara khususnya pekerja migran
indonesia. Dengan hadirnya negara berarti mengaktualisasikan ideologi dalam praksis maka
dampak dari ideologi dirasakan oleh para pekerja migran dan masyarakat.

Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang hadir dalam kegiatan tersebut mengharapkan hasil dari
Rapat Koordinasi Terbatas ini adalah menyiapkan langkah-langkah strategis dan aplikatif di
bidang ketenagakerjaan dan pemanfaatan tenaga kerja yang ada di Provinsi Sumatera Barat di
luar negeri.

"kita harapkan ada kesepakatan dengan Dinas Provinsi, Kabupaten dan kota untuk segera
membuat kerja sama dengan BP2MI dan pihak terkait sehingga kedepan terdapat langkah pasti
di Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumbar", ujar Ansharullah Dalam kegiatan tersebut
juga dilakukan Penyerahan Piagam Apresiasi oleh Gubernur Sumatera Barat dan Kepala BP2MI
serta didampingi Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah kepada Pemerintah Kota Padang Panjang
dan Bupati 50 Kota yang telah menganggarkan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia di
daerahnya. (foto: Istimewa).

266