Page 271 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2021

Judul Seperti apa penerapan manfaat pelatihan kerja program JKP
Nama Media lokadata.id
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://lokadata.id/artikel/seperti-apa-penerapan-manfaat-pelatihan-
kerja-program-jkp
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-06-08 10:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Sebagai program jaminan sosial baru, pemerintah berharap Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
bisa memberikan tambahan perlindungan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh yang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun 2021, PP
JKP memiliki sejumlah manfaat kepada korban PHK, yakni manfaat uang tunai, akses informasi
pasar kerja, dan pelatihan kerja ( vocational training ).

SEPERTI APA PENERAPAN MANFAAT PELATIHAN KERJA PROGRAM JKP

Sebagai program jaminan sosial baru, pemerintah berharap Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
bisa memberikan tambahan perlindungan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh yang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun 2021, PP JKP memiliki sejumlah manfaat
kepada korban PHK, yakni manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja
(vocational training).

Dari manfaat tersebut, ada satu poin yang cukup menyita perhatian, yaitu manfaat pelatihan
kerja. Pasalnya, para pekerja atau buruh yang terkena PHK dan memiliki tanggungan keluarga,
tentu tak bisa hanya mengandalkan manfaat uang tunai, melainkan harus meningkatkan atau
menambah kemampuan (skill) baru sesuai dengan kebutuhan dunia kerja untuk kembali bekerja
dan memiliki penghasilan tetap.

Melalui pelatihan kerja yang disalurkan melalui JKP, pemerintah berharap bisa menjadi
kesempatan pekerja untuk mengembangkan keterampilan melalui reskilling (pelatihan
kemampuan baru) serta upskilling (peningkatan kemampuan).

Skema manfaat pelatihan kerja dibatasi durasi manfaat hingga maksimum enam bulan. Dengan
tenggat waktu yang diberikan, pemerintah berharap para pekerja atau buruh yang terkena PHK,
bisa kembali bekerja dalam jangka waktu tersebut.

270