Page 272 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2021

Menanggapi skema manfaat pelatihan kerja program JKP, Trade Union Rights Center (TURC) --
Pusat Studi dan Advokasi Perburuhan-- menilai dari sisi penyediaan program dan kurikulum
pelatihan kerja, pemerintah harus menyesuaikan kondisi kesiapan para pekerja atau buruh untuk
menjalani reskilling dan upskilling. Sebab, jika terdapat kesenjangan antara kualifikasi pekerja
atau buruh terhadap perkembangan industri yang begitu cepat, sulit bagi pekerja atau buruh
untuk mengikuti program pelatihan yang disediakan.

Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana pelatihan kerja
yang disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Musababnya, jika jenis pelatihan kerja yang
diberikan tidak membuat kemampuan pekerja bertambah, pekerja tetap akan kesulitan untuk
masuk ke dalam lapangan kerja.

Dalam laporan tahunan WEF (2020), pekerja atau buruh yang membutuhkan durasi pelatihan di
bawah satu bulan hanya sekitar 17 persen. Sementara, 45 persen pekerja di Indonesia
membutuhkan durasi program reskilling lebih dari enam bulan.

Artinya, pekerja atau buruh di Indonesia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengikuti
program-program pelatihan kerja berupa reskilling, apalagi upskilling. Jika program pelatihan
kerja dari JKP hanya menyediakan jenis-jenis pelatihan singkat, maka tujuan untuk mencetak
pekerja atau buruh yang terampil dan cakap sesuai dengan industri kerja saat ini, akan sulit
dicapai. Apalagi manfaat program ini hanya berlaku maksimal enam bulan.

Data WEF 2020 juga melihat dalam lima tahun ke depan, pekerjaan berbasis digital akan
mendominasi pasar kerja. Dengan melihat situasi sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja
milik pemerintah saat ini, WEF menilai perlunya program JKP memberikan peluang kepada
peserta agar bisa mengakses pelatihan kerja dari lembaga pelatihan non-pemerintah. Tujuannya,
pekerja memiliki kesempatan untuk bisa mengakses pelatihan kerja di lembaga yang memiliki
kredibilitas baik, sehingga setelah di-PHK, pekerja bisa reskilling dan upskilling sesuai dengan
bidangnya.

Hal ini merupakan persoalan yang perlu ditingkatkan dalam aturan JKP. Berangkat dari masalah
tersebut, TURC merekomendasikan PP JKP perlu mendesain pelatihan kerja agar pekerja atau
buruh yang terkena PHK bisa mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
yang bergerak menuju industri 4.0.

Selain itu, TURC juga berharap pemerintah membuka pintu kesempatan kepada peserta JKP
untuk nantinya dapat mengikuti pelatihan yang diadakan oleh lembaga non pemerintah. Langkah
ini untuk menjawab kebutuhan skill pekerja dan perkembangan industri pasar kerja.

271