Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2021

Kemudahan dan perlindungan UMKM Kemudahan berusaha Dukungan riset dan inovasi
Administrasi pemerintahan Pengenaan sanksi Pengendalian lahan Kemudahan proyek
pemerintah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam UU Cipta Kerja yang akan berlaku Febuari
mendatang ini tentunya ada beberapa dampak yang akan dirasakan dari berbagai sektor. Apa
saja dampak yang akan dirasakan, berikut ulasannya yang dikutip dari berbagai sumber,
diantanya:

1. Sektor Buruh Dalam beberapa pasal-pasal yang bermasalah dan kontroversial dalam Bab IV
tentang Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Nantinya buruh akan merasakan: Kontrak tanpa batas
atau menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau
pekerja kontrak. Hari libur dipangkas artinya Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam
satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan, dipangkas.

Aturan soal pengupahan diganti. Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan
melalui UU Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat
kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Sanksi tidak bayar upah dihapus. pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari
ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak memohon PHK dihapus. UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja/ buruh mengajukan
permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika merasa dirugikan oleh perusahaan.

Upah Cuti Haid dan Melahirkan akan hilang. mengenai cuti haid dan cuti melahirkan. Akan tetapi,
substansi tentang upah per jam menghilangkan esensi dari cuti haid dan cuti melahirkan karena
jika pekerja perempuan menjalani cuti tersebut otomatis tidak dihitung bekerja, sehingga tidak
mendapatkan upah cuti.

2. Sektor UMKM Memberikan Insentif dan Kemudahan Bagi Usaha Menengah dan Besar Yang
Bermitra dengan UMK Memberikan Kemudahan Fasilitas Pembiayaan dan Insentif Fiskal
Memberikan Kemudahan Perizinan Berusaha Memberikan Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan
Pendampingan Hukum 3. Bagi Publik Pertama, meluruhkan kewibawaan konstitusi karena ada
31 pasal inkonstitusional yang dihidupkan lagi. Kedua, resentralisasi dan otoriter, bahkan
antidemokrasi karena menjauhkan pelayanan publik dari partisipasi.

Ketiga, preseden buruk atas proses pembentukan omnibus law RUU Cipta Kerja akan menjadi
modal budaya pemerintah dalam penyusunan kebijakan yang tertutup dan tidak transparan.

Keempat, instrumen perizinan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja, menurut Rina lebih dominan
kepada investor daripada memperhatikan dampak sosial dan lingkungan hidup.

Kelima, bias pengusaha, misalnya sanksi untuk pengusaha bentuknya administratif dan
kriminalisasi terhadap masyarakat semakin kuat.
Keenam, jauh dari semangat antikorupsi; ada imunitas pejabat pengelola investasi; dan
membuka peluang institutional state corruption. Ketujuh, berpotensi melahirkan celah legalisasi
perampasan tanah.

Adapun dalam hal ini pemerintah masih terus Menyusun aturan turunan dari UU Cipta Kerja
berupa Peraturan Pemerintah (PP). Presiden Joko Widodo menyatakan akan menampung segala
bentuk aspirasi masyarakat dan merealisasikannya di dalam PP.

Di tengah masa penyusunan aturan turunan, pemerintah juga menurunkan tim untuk menyerap
aspirasi masyarakat terhadap UU Cipta Kerja.

92